Jakarta – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly menyebut hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar secara sepihak oleh kubu Moeldoko sudah diserahkan. Partai Demokrat meyakini hasil KLB Demokrat di Deli Serdang itu sulit diproses Kemenkumham.
“Jika diperiksa secara objektif, sudah hampir pasti hasil KLB ilegal Deli Serang sulit untuk diproses karena cacat hukum dan cacat prosedur,” kata Ketua BPOKK Partai Demokrat Herman Khaeron kepada wartawan, Selasa (16/3/2021).
Herman yakin Kemenkumham tak akan membiarkan integritas dan kredibiltasnya tercoreng dengan mengesahkan KLB Demokrat kubu Moeldoko. Legislator Senayan ini sepenuhnya yakin hasil KLB Demokrat kubu Moeldoko ditolak Kemenkumham.
“Saya yakin Kemenkumham tidak akan mengorbankan integritas dan kredibilitasnya, dan akan menolaknya,” ujarnya.
Seyakin apa Herman bahwa Kemenkumham akan menolak hasil KLB Demokrat kubu Moeldoko? Herman menyebut hasil KLB Demokrat sudah cacat secara prosedur.
“Karena saya tahu prosesnya, KLB yang tidak memenuhi syarat perundang-undangan dan konstitusi partai, pasti seluruh produknya juga cacat,” imbuhnya.
Hasil KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), sebelumnya telah diserahkan ke Kemenkumham. Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham Yasonna Laoly membenarkan hal itu.
“Ya. Mereka sudah menyerahkan ke Dirjen AHU (Administrasi Hukum Umum),” kata Yasonna kepada detikcom, Selasa (16/3).
Yasonna mengatakan pihaknya akan meneliti kelengkapan dokumen hasil KLB dari kubu Kepala KSP Moeldoko itu. Menkumham akan menyesuaikan dokumen hasil KLB Demokrat dengan AD/ART Demokrat.
“Kita teliti kelengkapan dokumen pelaksanaan KLB dilihat apakah telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan AD/ART partai,” ujarnya.
