Anak buah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) heran terhadap Moeldoko yang melontarkan pernyataan soal ideologis menjelang Pemilu 2024 di saat momen bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar. Kubu Moeldoko kemudian memberi penjelasan.
“Melalui pernyataan terbuka di akun Instagram-nya dan juga bisa dilihat secara terbuka oleh semua pihak termasuk Bapak Presiden Jokowi tentunya, Pak Moeldoko menjelaskan bahwa beliau dipinang oleh kader Demokrat se-Indonesia untuk menyelamatkan Partai Demokrat. Menyelamatkan partai dari pengelolaan sewenang-wenang dan menyelamatkan partai dari penyusupan ideologis radikal yang dapat merusak masa depan demokrasi kita,” kata juru bicara kubu Moeldoko, Muhammad Rahmad, kepada wartawan, Senin (29/3/2021).
Moeldoko merupakan ketua umum terpilih dalam acara yang diklaim sebagai kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Rahmad kemudian menyebut pernyataan Moeldoko menjawab tuduhan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan AHY.
“Juga menjelaskan kepada publik bahwa SBY dan AHY serta pengikutnya yang telah menebar berita tidak benar dan memfitnah Pak Moeldoko. Ini sungguh cara cara radikal, yang sangat bertentangan dengan etika agama dan etika kita berdemokrasi. Kami sangat menyayangkan itu, yang semestinya, tuduhan-tuduhan radikal, fitnah, tidak berdasar seperti itu tidak perlu terjadi. Apalagi tuduhan itu berasal dari seorang mantan Presiden Republik Indonesia,” ujarnya.
Rahmad menuding paham radikal tumbuh sumbur saat era pemerintahan SBY. Paham radikal itu, kata Rahmad, menyuburkan intoleransi hingga penyebaran berita bohong.
“Semasa SBY menjadi Presiden, kita akui bahwa paham radikal tumbuh subur dan seakan akan mendapat tempat di Indonesia. Efek negatifnya kita rasakan sekarang, di mana intoleran berkembang, penyebaran hoax merajalela dan tuduhan-tuduhan dan fitnah menjadi halal dan mudah sekali memutar balikkan fakta. Yang kasihan adalah masyarakat luas yang disuguhi informasi yang menyesatkan,” ucapnya.
Sejumlah organisasi radikal, menurut Rahmad, dibubarkan saat pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, katanya, organisasi radikal ini mencari tempat berlindung di Partai Demokrat.
“Ketika organisasi-organisasi radikal itu dibubarkan oleh Pemerintahan Presiden Jokowi, kami mendeteksi bahwa mereka mencari tempat berlindung di antara ke dalam Partai Demokrat. Setidaknya, kelompok radikal itu merasa nyaman dengan Partai Demokrat. Apalagi jika dikasih ruang untuk masuk ke dalam legislatif, maka itu akan membahayakan masa depan Indonesia,” sebutnya.
“Oleh karena itulah, Pak Moeldoko bersedia memimpin Partai Demokrat dengan segala risiko yang harus dihadapi,” sambungnya.
Simak juga video ‘Survei: Elektabilitas PDIP Tertinggi, Demokrat Turun’:
