Jakarta – Isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju menguat. Salah seorang yang dinilai harus di-reshuffle adalah Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
“Mestinya Moeldoko diganti. Karena sudah melakukan tindakan memalukan, dan telah mempermalukan Jokowi dan pihak Istana. Tindakan Moeldoko mengkudeta PD merupakan bentuk abuse of power,” kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, kepada wartawan, Rabu (14/4/2021).
Ujang mendorong Moeldoko di-reshuffle demi memperbaiki citra Jokowi. Namun dia menyerahkan hal itu kepada Jokowi.
“Untuk membersihkan citra Jokowi dan Istana, Moeldoko seharusnya tak dipertahankan,” ujarnya.
Di sisi lain, Ujang menilai ada kemungkinan posisi Moeldoko masih aman. Ujang berbicara adanya saling menguntungkan antara Jokowi dan Moeldoko. Dalam hal ini, maksud Ujang, Jokowi masih membutuhkan Moeldoko.
“Kelihatannya Moeldoko masih akan aman, karena Jokowi dan Moeldoko saling membutuhkan, dan tahu sama tahu,” ujarnya.
“Dulu Moeldoko disimpan jadi KSP itu kan untuk membentengi Jokowi dari serangan lawan-lawan politik Jokowi, dari kalangan purnawirawan jenderal. Jasanya ada ke Jokowi,” lanjut Moeldoko.
Lebih lanjut Ujang menyebut menteri lain yang layak di-reshuffle adalah Mendikbud Nadiem Makarim. Sebab, dia menilai Nadiem banyak memiliki kontroversi.
“Soal Nadiem antara diganti dan tidak, jika melihat kinerjanya yang banyak kontroversial, Nadiem layak diganti. Namun, karena politis, Nadiem bisa saja masih aman,” ujarnya.
Selain itu, dia menyebut Bambang Brodjonegoro akan mendapat posisi Kepala Otorita Ibu Kota Baru. Diketahui, Bambang telah pamit dari Menristek/Kepala BRIN setelah kementeriannya dilebur.
“Karena kementeriannya dilebur, Bambang Brodjo akan digeser menjadi Kepala Otorita Ibu Kota Negara baru,” tuturnya.
Begitu pula pendapat Partai Demokrat (PD). PD menilai Moeldoko layak di-reshuffle karena telah mencoba mengambil alih kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) secara ilegal.
“Reshuffle itu menjadi domain dan hak prerogatif presiden, namun jika merujuk apa yang dilakukan Moeldoko terhadap Partai Demokrat sangat layak dipertimbangkan untuk di reshuffle,” kata Ketua Badan Pembina Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK), Herman Khaeron, kepada wartawan, Rabu (14/4).
Simak video ‘3 Kriteria Menteri yang ‘Haram’ Direshuffle Kata Pengamat Politik’:
(eva/zak)
