Jakarta – Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengatakan bahwa kasus Corona di Ibu Kota naik dalam 2 pekan terakhir. Partai Demokrat (PD) DKI Jakarta menilai kenaikan itu terjadi karena pelonggaran jam buka restoran hingga warga abai dengan protokol kesehatan.
“Pertama masyarakat sudah jenuh dengan kondisi pandemi yang masuk tahun kedua ini. Yang kedua tingkat kesembuhan yang sangat tinggi akibat dari pelemahan virus COVID sendiri pada akhirnya membuat pandangan masyarakat menganggap bahwa COVID ini menjadi bukan momok yang menakutkan, tidak sama seperti di awal-awal,” kata Anggota Fraksi Partai Demokrat (PD) DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, kepada wartawan, Sabtu (17/4/2021).
“Dan ini juga, vaksinasi yang sudah berjalan di Jakarta yang lumayan baik itu pada mengakibatkan, udah divaksin ini, banyak faktor yang masyarakat pada akhirnya cenderung abai. Merasa sudah divaksin, merasa sudah pakai masker, merasa bahwa kanan kiri tetangganya udah banyak dan baik-baik aja, itu paling utama ya kejenuhan itu,” lanjutnya.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta itu mengatakan bahwa COVID-19 tidak berbahaya bagi orang yang tidak memiliki penyakit bawaan. Dia kemudian mengungkap warga berpandangan bahwa COVID-19 bukanlah penyakit yang menakutkan seperti awal pandemi.
“Karena kita tahu realitanya selama dia tidak ada penyakit bawaan, penanganan kesembuhan COVID itu relatif lebih mudah. Contoh saya ngurusin warga itu mungkin ratusan, dari sekian ratus itu rata-rata sepuluh hari sembuh kalau dia mau tertib, mau disiplin. Berjemur, minum vitamin, atau olahraga. Ini yang pada akhirnya menjadi faktor ini pada akhirnya bukan sesuatu yang menakutkan lagi, tidak sama seperti awal-awal,” kata dia.
“Udah kayak biasa nih, makanya lihat ni, jalan-jalan udah mulai macet lagi kan. Sekarang jalan di Jakarta agak heran juga saya, kayak normal lagi,” sambungnya.
Atas faktor di atas, Mujiyono menilai bahwa itu menjadi alasan Pemprov DKI melonggarkan aturan. Salah satunya memperpanjang jam operasional restoran.
“Karena faktor itulah makanya Pemprov DKI Jakarta juga mengendorkan kan beberapa aturan salah satu aturan perpanjangan jam buka restoran. Operasional restoran dari tutup jam 7 jadi jam 9 dan naiknya,” tutur dia.
Mujiyono khawatir interaksi warga di saat bulan Ramadhan ini berimbas pada lonjakan kasus Corona. Interaksi itu, kata Mujiyono adalah saat salat tarawih hingga buka puasa bersama.
“Artinya kalau media untuk berinteraksi makin panjang, otomatis interaksi warga makin banyak. Terus termasuk pelaksanaan ibadah-ibadah di bulan Ramadhan. Kalau dulu dilarang, sekarang kan nggak dan hampir semua masjid musola melaksanakan salat taraweh. Secara tidak langsung itu berpengaruh terhadap interaksi dan terjadi penularan, kan kita nggak pernah tahu di masjid di itu bisa jadi salah satunya OTG,” sambungnya.
“Lalu kegiatan yang lain seperti buka puasa bareng dan seterusnya. Ini pasti akan ada gejolak 2 minggu ini, kenaikan pasien positif, berisiko sama seperti tahun baru,” lanjutnya.
Kepada Pemprov DKI, Mujiyono meminta agar mengarahkan Satgas hingga tingkat RW untuk gencar melakukan pengawasan dan sosialisasi. Dia mengatakan jika kegiatan masyarakat dikendorkan, maka pengawasan harus ditingkatkan.
“Bagaimana sikap Pemprov dan kita semua, saya bersaran gugus tugas COVID tingkat RT/RW jangan bosan-bosan mereka melakukan sosialisasi 3M. Yang kedua jangan ada pelanggaran-pelanggaran prokes untuk tempat-tempat seperti restoran dan seterusnya, dilonggarkan jamnya, ya pengunjung harus pakai masker, jarak tempat duduk juga harus diatur. Makin dikendorkan otomatis pengawasannya harus ketat,” jelasnya.
Sementara itu, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta mengimbau warga untuk senantiasa melaksanakan protokol kesehatan. Utamanya dalam melaksanakan ibadah puasa.
“Sebagai warga Jakarta yang baik, masyarakat tetap diimbau untuk melaksanakan protokol kesehatan dengan disiplin. Pesan ibu 3 M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak harus tetap dilaksanakan, ditambah lagi pesan Pak Lurah dan Bu Lurah 2 M, mengurangi mobilitas dan mengurangi kerumunan juga harus dilaksanakan,” kata Penasehat Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Nasrullah saat dihubungi terpisah.
“Oleh karena itu kegiatan ibadah di bulan Ramadhan, entah itu salat tarawih, buka puasa bersama harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Dan kewajiban pemerintah melakukan 3T juga harus tetap dilaksanakan. Tracing, testing dan treatment,” kata dia.
Nasrullah juga meminta warga untuk tidak melaksanakan sahur on the road. Dia berpesan agar warga tidak mudik dan mematuhi aturan pemerintah dalam mencegah penularan COVID-19.
“Sahur on the road tidak menjadi hal yang penting dilakukan untuk mengurangi kerumunan. Apalagi pulang kampung harus dikontrol karena adanya kebijakan pemerintah pusat,” tuturnya.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti sebelumnya menyebut kasus aktif COVID-19 di DKI Jakarta meningkat 2 pekan terakhir ini. Widyastuti menerangkan dua penyebab melonjaknya kasus aktif Corona tersebut.
“Di minggu-minggu terakhir, dua minggu terakhir, mulai ada peningkatan. Harian kita sudah mulai meningkat 200, 200 lebih bergerak terus,” kata Widyastuti dalam diskusi virtual, Jumat (16/4).
“Kita (DKI Jakarta) tingginya tuh di bulan-bulan Januari sampai Februari 2021. Di mana posisi kasus aktif kita waktu itu pernah tertinggi sampai sekitar 25 ribu. Saat ini kasus aktif tertinggi 6.988. Artinya sangat-sangat turun dibanding sebelumnya,” sambungnya.
