Jakarta –
Direktur Parameter Politik Adi Prayitno menyebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Kemendikbud) di bawah pimpinan Nadiem Makarim punya tiga kesalahan fatal. Nadiem dinilai harus dievaluasi.
“Kalau bicara substansi kemendikbud sudah hattrick kesalahan yang cukup fatal kesalahannya,” kata Adi ketika dihubungi detikcom, Rabu (21/4/2021).
“Tak dicantumkannya Hasyim Asyari dan Gus Dur melengkapi dua kesalahan Nadiem sebelumnya, yakni soal hilangnya frasa agama dalam peta jalan nasional pendidikan 2020-2035 dan hilangnya mata pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam PP No 57 tahun 2021,” lanjutnya.
Menurutnya, tiga variable kesalahan ini bisa menjadi ukuran kinerja Nadiem dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adi menambahkan sejak tahun lalu, kinerja Nadiem Makarim sudah disorot publik sehingga layak dievaluasi.
“Ini kesalahan mendasar bagi seorang menteri dan di sebuah kementerian besar, ini tidak main-main,” kata Adi.
“Bicara tentang kinerja, saya kira memang Nadiem secara substansi memang layak dievaluasi seperti suara-suara publik selama ini kesalahannya sudah hattrick, mendasar, dan cukup prinsipil,” jelasnya.
Adi berharap Jokowi melihat lebih jelas kapasitas Nadiem sebagai menteri dengan adanya hattrick kesalahan ini. Nadiem, jelas Adi, kini hanya menjadi beban Jokowi.
“Apa mungkin Pak Jokowi itu terus mempertahankan menteri yang justru menjadi beban bagi Pak Jokowi. Tentu ini menjadi beban karena kesalahan Nadiem itu peluru nyasarnya, peluru kritiknya juga nyasar ke Istana seakan-akan Jokowi salah menempatkan orang di posisi yang sebenarnya,” tutur Adi.
“Lalu apa alasan kuat untuk terus mempertahankan Nadiem?” sambungnya.
Seperti diketahui, dokumen ‘kamus sejarah’ itu beredar secara daring dan ramai dibahas beberapa waktu terakhir. Padahal, kamus sejarah itu belum pernah diterbitkan Kemendikbud.
Kontroversi muncul karena tak ada sosok KH Hasyim Asy’ari di kamus sejarah itu. Selain KH Hasyim Asy’ari, nama Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) tidak ada dalam kamus itu.
Nadiem Makarim sudah angkat bicara mengenai kontroversi kamus sejarah yang tidak menampilkan sejumlah tokoh. Kamus sejarah itu ternyata disusun pada 2017 atau sebelum Nadiem Makarim menjadi menteri.
“Terkait dengan isu kamus sejarah yang tengah hangat dibahas, kamus sejarah tersebut disusun tahun 2017 sebelum saya menjabat,” kata Nadiem Makarim lewat video di akun Instagram miliknya, Rabu (21/4/2021).
Meski kamus sejarah itu disusun sebelum era kepemimpinannya, Nadiem mengambil langkah terkait kontroversi ini. Dia meminta kamus sejarah itu diperbaiki.
“Begitu saya mendengar isu ini, walaupun terjadi sebelum saya menjabat, maka saya Mendikbud langkah konkret, menugaskan Dirjen Kebudayaan untuk segera menyelesaikan permasalahan dan melakukan koreksi,” ungkapnya.
Lihat Video: Unggah Foto Bareng Megawati, Nadiem Dinilai Sedang Dag-Dig-Dug
(isa/haf)
