Jakarta – Polisi menggerebek laboratorium yang diduga menggunakan alat tes swab antigen bekas di Bandara Kualanamu, Sumatera Utara (Sumut). Anggota Komisi XI DPR RI Didi Irawadi Syamsuddin curiga ada korupsi di balik kasus ini.
“Sungguh sedih dan menjijikkan, di tengah pandemi COVID-19, telah terjadi korupsi test swab antigen. Alat swab antigen bekas digunakan berkali-kali kepada pihak lain yang hendak swab. Betapa murah dan tidak beradabnya para pelaku,” kata Didi Irawadi kepada wartawan, Kamis (29/4/2021).
Politikus Partai Demokrat ini menilai penggunaan alat antigen bekas merupakan kejahatan besar. Didi mengatakan antigen bekas meresahkan warga karena kasusnya berawal dari lokasi resmi.
“Kasus ini adalah kriminal besar yang harus diusut tuntas, termasuk motif dan kemungkinan adanya jejaring modus serupa. Kasus ini meresahkan karena terjadi di counter resmi bandara dan melibatkan BUMN,” ujar Didi.
 |
Didi mendesak aparat penegak hukum menindak tegas pelaku antigen bekas. Warga, kata Didi, tak patut dirugikan dengan antigen bekas di tengah pandemi COVID-19.
“Siapa pun tidak boleh mengambil keuntungan ekonomi atas pandemi Corona. Aparat harus segera menindak tegas pelaku kriminal ini. Sekecil apa pun jangan pernah ada komersialisasi dan jangan pernah berbisnis dengan rakyat dalam mitigasi pandemi COVID-19. Kesehatan dan keselamatan rakyat mutlak harus dijaga dan dilindungi. Rakyat jangan pernah dirugikan, dijadikan objek tipuan,” ucapnya.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung juga geram atas kelakuan pegawai perusahaan PT Kimia Farma Diagnostika yang curang dengan alat tes antigen bekas. Martin mengatakan apa yang dilakukan oknum pegawai Kimia Farma tersebut merupakan tindakan keji.
“Kasus ini harus diusut tuntas. Sejak kapan dilakukan, dan siapa saja pelakunya. Mereka harus diberi hukuman berat. Karena ini dapat mengakibatkan public distrust atau ketidakpercayaan publik kepada BUMN. BUMN itu seharusnya menjadi lembaga yang terpercaya dalam penanggulangan dan pencegahan penyebaran virus COVID-19,” ujar Martin secara terpisah.
Ketua DPP Partai NasDem ini juga meminta Kementerian BUMN mengawasi langsung PT Kimia Farma dalam melakukan evaluasi. Serta mendesak Kimia Farma terlibat dalam pengusutan kasus tersebut secara internal.
“Evaluasi yang dilakukan Kimia Farma harus dikawal oleh Kementerian BUMN. Harus terang dan jelas. Karena mungkin saja ini tidak hanya terjadi di Bandara Kualanamu,” tambahnya.
sumber : detikcom