PPKM Mikro Darurat, Kapolda Jateng: Ada Sanksi Pidana yang Melanggar

SEMARANGKU – PPKM Mikro Darurat akan digelar mulai tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021.

Selain itu untuk menanggulangi pandemi Covid-19 ini tidak cukup hanya satu pihak atau dua pihak saja.

Entah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah serta TNI Polri dan juga masyarakat perlu untuk bersatu melawan pandemi ini.

Terutama untuk masyarakat, peran ini sangat diharapkan karena masyarakat adalah nomor satu dan paling utama dalam berperan melawan Covid-19 ini.

“Oleh karena itu, dalam melaksanakan PPKM Darurat ini, Kepolisian Polda Jawa Tengah, akan melakukan tindakan tegas bagi yang melanggar PPKM Darurat ini,” jelas Luthfi.

Selain itu, Polri sudah tidak lagi melakukan himbauan kepada masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan.

Polri mengatakan akan menindak tegas masyarakat yang tidak taat dalam PPKM Darurat ini.

Selain itu, tindak tegas Polri kepada masyarakat berlaku untuk mendidik mereka agar lebih paham mengenai bahaya Covid-19.

Terlebih angka kematian di Jateng akibat Covid-19 sangatlah meningkat dari hari ke hari.

“Meninggat Covid 19 di Jateng semakin meningkat, Kita lakukan tindakan tegas ini, untuk mendidik mereka akan bahaya Covid 19 ini. karena Mereka tidak hanya cukup dengan himbauan dan protokol saja,” kata Kapolda Jateng.

Luthfi juga meminta kepada semua pemkab agar membuat perda Covid 19, karena hal tersebut menjadi landasan Polri dalam menindak kepada masyarakat yang tidak mematuhi peraturan Pemerintah.

“Seperti di Banyumas, kita sudah lakukan dan kita terapkan kepada masyarakat akan sanksi pidana yang dilanggar dalam PPKM Mikro. Sehingga, Kabupaten yang belum memiliki perda PPKM ini, kepolisian melakukan tindakan dan sanksi yang terukur, kita berharap semua kabupaten sudah membuat perda tersebut,” ungkapnya.

Selama PPKM Mikro Darurat ini berlangsung, Kapolda juga meminta untuk masyarakat terus melanjutkan 5M dan 3T untuk mengurangi penyebaran Covid-19.***