“TNI dan Polri diberikan kewenangan untuk menyalurkan kepada PKL sebanyak 1 juta penerima untuk PKL dan UMKM, jadi masing-masing 500 ribu (penerima),” kata Sri Mulyani dalam Dialog Menko Perekonomian, Menkeu, Kepala BPKP dengan Penerima BT-PKLW di Kota Medan, Kamis (9/9).
Masing-masing instansi akan diberikan dana sebesar Rp 600 miliar untuk disalurkan kepada masyarakat. Sehingga penerima akan mendapatkan dana BLT sebesar Rp 1,2 juta. “Rp 600 miliar untuk TNI dan Rp 600 miliar untuk Polri untuk disalurkan ke warung nasi atau PKL,” kata dia.
Menteri Sri Mulyani mengatakan penunjukkan TNI dan Polri ini langsung diminta oleh Presiden Joko Widodo. Alasannya dua institusi ini bisa memahami kondisi masyarakat yang terdampak.
Sebab, selama pandemi berlangsung TNI dan Polri yang menjalankan tugas untuk pencegahan penyebaran virus corona kepada masyarakat. Sehingga beberapa tempat usaha terpaksa ditutup untuk mengurangi mobilitas masyarakat.
“Tugas TNI dan Polri bisa dipahami masyarakat karena memang kita minta warungnya harus tutup atau berpindah, makanya dikasih bantuan. Itu yang disampaikan Presiden buat UMKM yang disalurkan ke TNI Polri,” kata dia.
Secara khusus, Menteri Sri Mulyani mengapresiasi sistem yang dibangun oleh Polri dalam rangka menyalurkan bantuan dari pemerintah. Pendataan dilakukan Polri untuk memastikan penerima BLT belum pernah mendapatkan bantuan program apapun dari pemerintah.
Selain itu, selama penyaluran bantuan, penerima akan mendapatkan tanda terima dan dilakukan pendokumentasian. Kemudian tanda terima dan dokumentasi tersebut langsung di data menggunakan sistem digital.
“Senang sekali dari Polri ini bikin sistem. Mereka pakai sistem tanda terima dan di foto dan dimasukkan ke sistem,” kata dia.
Dia menambahkan sistem yang digunakan ini bisa memastikan penerima BLT tidak menerima bantuan lain dari pemerintah. Sehingga bantuan yang diberikan tidak tumpang tindih dan lebih berkeadilan. Ini sekaligus memastikan agar dana bantuan yang diberikan pemerintah tidak disunat oleh pihak manapun.
“Kita harapkan yang diterima masyarakat ini utuh dan tidak kurang satu rupiah pun,” kata dia mengakhiri.
Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri acara uji coba penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk pemilik warung dan pedagang kaki lima (PKL) di Kota Medan. Penyaluran bantuan tersebut dilakukan Kapolrestabes Kota Medan kepada masyarakat sekitar yang terdampak penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4.
“Pagi ini kita saksikan uji coba pemberian BLT kepada pemilik warteg (warung nasi) dan PKL dalam bentuk tunai yang distribusinya melalui TNI dan Polri,” kata Menko Airlangga di Kota Medan, Kamis (9/9).
Menko Airlangga mengatakan dirinya ditugaskan Presiden Joko Widodo untuk melakukan uji coba dengan sistem yang dilakukan oleh Polri. Dalam program BLT PKL-Warung ini akan dibagikan dana sebesar Rp 1,2 juta dengan jumlah penerima sebanyak 1 juta.
Bantuan tersebut nantinya akan disalurkan kepada para pemilik warung dan PKL yang terdampak PPKM Level 4 di seluruh Indonesia.
“Saat kita menerapkan PPKM level 4 dengan persiapan regulasi dana anggaran,. Ini bisa diuji coba di Kota Medan, untuk 1 juta paket sebesar Rp 1,2 juta atau setara dengan BPUM,” kata dia.
Adanya bantuan ini diharapkan bisa membantu para PKL dan warung yang terdampak. Bantuan juga diberikan langsung oleh TNI Polri melalui Babinsa dan Babinkantibnas. Sehingga bantuan langsung diterima masyarakat.
“Alhamdulillah sekarang bisa dicairkan, ini bisa dilanjutkan melalui TNI dan Polri di berbagai wilayah, oleh Babinsa dan Babinkantibnas,” kata dia mengakhiri.
Sumber: merdeka.com
