PanggungPolitik.com – Jakarta – Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi II DPR RI, telah mewanti-wanti kemungkinan pontensi serangan siber selama pemilihan umum (Pemilu) 2024.
Menurutnya, seluruh penyelenggara Pemilu 2024 perlu mewaspadai serangan siber atau hacker, terutama yang berimplikasi pada pembobolan data pribadi.
Ia menyebutkan kemungkinan serangan siber tersebut karena KPU telah melakukan proses digitalisasi terkait tahapan pemilu mulai dari pendaftaran dan verifikasi.
Selain itu, para peretas memiliki kemampuan mumpuni berdasarkan kasus pembobolan data yang terjadi dalam sebulan terakhir.
“Saat itu, kita sering mendorong digitalisasi, termasuk saat pemilu. Tapi semua hacker kita harus hati-hati. Itu akan sangat berbahaya,” kata Doli di gedung parlemen Senayan, Jakarta, Senin (12/9).
Doli mengatakan, Komisi II DPR telah meminta KPU memperbarui sistem perlindungan datanya, terutama terhadap serangan siber.
Hal ini guna mengantisipasi adanya kebocoran data-data yang dimiliki KPU, terlebih ada dugaan 105 juta data KPU sudah bocor.
Baca Juga : Apa yang dimaksud Politik Identitas ?
“Kami sepakat minta ke KPU untuk selalu memperbarui sistem proteksi terhadap data-data yang dimiliki itu,” imbuh Politisi Partai Golkar ini.
Komisi II DPR, lanjut Doli, akan mengundang Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pengamanan data kependudukan pada Pemilu 2024.
Tim Siber Polri juga direncanakan akan diundang pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) nanti.
Harapannya kasus kebocoran data bisa ditindak dan tidak terulang agar tidak mengganggu proses Pemilu 2024.
“Mungkin dalam waktu dekat kami akan cari waktu, akan mengundang pihak terkait, seperti BSSN, kemudian Menkominfo, nanti kami akan koordinasi dengan Komisi I,” beber Doli.
Sebelumnya telah terjadi dugaan kebocoran data yang diklaim berasal dari KPU oleh anggota forum Breached, Bjorka.
Mereka mengaku punya data 105.003.428 penduduk, meliputi data NIK, KK, nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan usia.
Data tersebut disimpan dalam file berukuran 20 GB atau 4 GB setelah dikompres. Bahkan, untuk membuktikan bahwa data itu asli, Bjorka memberikan sekitar dua juta sampel data secara gratis.
Baca Juga : Pemilu 2024, KPU Targekan 99% Partisipasi Masyarakat Indonesia
Dapatkan informasi terupdate berita edukasi Politik setiap hari dari PanggungPolitik.com. Untuk kerjasama lainya bisa kontak email atau sosial media kami.