PanggungPolitik – Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi menegaskan partainya akan mengusung politik identitas Islam dalam menghadapi Pemilu 2024.
“Kami akan secara lantang mengatakan, ‘Ya, kami Partai Ummat, dan kami adalah politik identitas’,” ucap Ridho dalam pidatonya di pembukaan Rakernas Partai Ummat, Jakarta, Senin (13/2).
Menurut Ridho, tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah. Ia pun menuding pihak sekuler yang menghendaki dipisahkannya agama dari politik.
“Kita akan jelaskan tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional. Ini adalah proyek besar sekularisme, yang menghendaki agama dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik,” kata dia.
Baca Juga : Mari Mengenal Sistem Politik Islam
Lebih dalam, ia pun menyebut politik identitas merupakan politik yang sudah sesuai dengan Pancasila.
“Dengan demikian perlu dipahami sesungguhnya politik identitas adalah politik yang pancasilais,” ujarnya.
Dengan tagline Lawan Kezaliman, Tegakkan Keadilan, Ridho menegaskan politik identitas yang dijalankan partainya bernapaskan Islam dalam menghadapi kontestasi Pemilu 2024.
Ia menyatakan Partai Ummat akan membangun perjuangannya dari masjid. Menurutnya, politik gagasan di dalam masjid tidaklah dilarang, melainkan politik provokasilah yang dilarang untuk dilakukan di masjid.
“Yang seharusnya dilarang di masjid bukanlah politik gagasan tapi politik provokasi. Keduanya sangat berbeda,” kata dia
Baca Juga : Konsep Pokok Politik yang Mendasari Pengertian Ilmu Politik
Dukung Anies Baswedan dengan Politik Identitas
Amien Rais selaku ketua mejelis syura partai ummat menegaskan partainya secara resmi mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) 2024.
Hal ini disampaikan ketika menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-1 Partai Ummat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (15/2/2023).
“Partai Ummat adalah politik identitas. Kami akan mengusung Anies Rasyid Baswedan (mantan Gubernur DKI Jakarta) sebagai calon Presiden RI pada Pemilu 2024,” ucap Amien Rais.
Anies sempat menyinggung soal label politik identitas yang disematkan untuknya saat mengalahkan calon petahana Basuki T Purnama atau Ahok di Pilkada DKI 2017. Ia pun membantah tuduhan kerap menggunakan politik identitas dan menantang pihak yang menuduhnya untuk membuktikan.
“Kami bertugas di Jakarta, tunjukkan, saya sudah berjalan lima tahun apakah ada bukti bahwa yang ditudingkan menemukan pembuktiannya?” ucap Anies.
Namun di sisi lain, Ketua Umum Partai Ummat, Ridho Rahmadi dalam pidatonya menegaskan partainya akan mengusung politik identitas Islam dalam menghadapi Pemilu 2024.
“Kami akan secara lantang mengatakan, ‘Ya, kami Partai Ummat, dan kami adalah politik identitas’,” kata Ridho.
Jadi apakah politik indetitas ini bisa menaikan elektabilitas Anies Baswedan atau justru malah menurunkanya ?
Baca Juga : Partai politik, Sistem kepartaian & Partisipasi politik
Memahami Politik Identitas dan Bahayanya
Politik identitas adalah sebuah fenomena di mana kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat mulai mengidentifikasi diri mereka berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik tertentu, seperti agama, etnis, orientasi seksual, gender, atau bahkan hobi dan minat tertentu.
Hal ini dapat berdampak buruk pada masyarakat jika tidak diatur dengan baik. Berikut adalah bahaya dari politik identitas:
- Membentuk polarisasi
Politik identitas dapat memicu polarisasi atau pembagian kelompok yang sangat kuat di masyarakat. Ini dapat menyebabkan orang merasa bahwa identitas mereka lebih penting daripada persatuan sebagai warga negara, sehingga memperburuk masalah yang ada di masyarakat. - Mengurangi rasa solidaritas
Politik identitas dapat mengurangi rasa solidaritas di antara anggota masyarakat, bahkan di antara anggota kelompok yang seharusnya sama. Hal ini dapat menghambat kerja sama dan kolaborasi yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang ada. - Menyebabkan diskriminasi
Politik identitas dapat memperkuat diskriminasi di masyarakat, karena orang mulai menilai orang lain berdasarkan identitas mereka. Hal ini dapat mengarah pada peningkatan intoleransi dan kebencian di antara kelompok-kelompok tertentu. - Memperburuk masalah sosial
Politik identitas dapat memperburuk masalah sosial yang sudah ada di masyarakat. Sebagai contoh, politik identitas berbasis agama dapat memicu konflik agama yang lebih besar. - Memperlemah nilai-nilai demokrasi
Politik identitas dapat memperlemah nilai-nilai demokrasi, karena orang cenderung memilih calon politik berdasarkan identitas mereka daripada program politik yang disajikan. Hal ini dapat mengarah pada keputusan politik yang kurang berkualitas dan mengurangi kualitas pemerintahan. - Membuat kebijakan yang tidak adil
Politik identitas dapat membuat kebijakan yang tidak adil karena fokus pada identitas kelompok tertentu, bukan pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
Oleh karena itu, penting untuk mengelola politik identitas dengan bijak dan mengedepankan persatuan dan kesatuan sebagai warga negara.
Masyarakat harus belajar untuk mempertahankan identitas mereka tanpa merusak kesatuan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat pendidikan nilai-nilai persatuan, toleransi, dan keterbukaan di masyarakat.
Baca Juga : Apa yang dimaksud Politik Identitas ?
Dapatkan informasi terupdate berita edukasi Politik setiap hari dari PanggungPolitik.com. Untuk kerjasama lainya bisa kontak email atau sosial media kami lainya.