Apa itu Politik Hukum ? dan Jelaskan Penerapanya di Indonesia

PanggungPolitik –  Politik hukum merupakan kajian tentang hubungan antara kebijakan politik dengan sistem hukum dalam suatu negara.

Dalam politik hukum, dianalisis bagaimana pengambilan keputusan politik mempengaruhi sistem hukum dan bagaimana sistem hukum mempengaruhi pengambilan keputusan politik.

Politik hukum mencakup tiga dimensi yaitu dimensi formal, substantif, dan normatif, berikut penjelasanya:

1. Dimensi formal mencakup hubungan antara lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif dalam membuat, menafsirkan, dan menjalankan undang-undang.
2. Dimensi substantif mencakup isi atau substansi undang-undang dan kebijakan publik terkait hukum.
3. Dimensi normatif mencakup nilai dan prinsip yang menjadi dasar dari sistem hukum suatu negara.

Dalam konteks Indonesia, politik hukum menjadi sangat penting karena sistem hukum di Indonesia masih memiliki banyak kekurangan, seperti permasalahan dalam penegakan hukum yang tidak konsisten, lambat, dan tidak transparan.

Keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga hukum, dan peran politik dalam pengambilan keputusan hukum juga menjadi tantangan dalam pembangunan politik hukum itu sendiri.

Baca Juga : Partisipasi Perwakilan politik dan Pemilihan umum, Arti Serta Tingkat Ukuranya

Penerapan Politik Hukum di Indonesia

Politik Hukum merupakan sebuah cabang politik yang berkaitan dengan perumusan, pelaksanaan, dan interpretasi hukum oleh kekuasaan politik.

Dalam konteks Indonesia, politik hukum memiliki pengertian sebagai bentuk interaksi antara politik dan hukum dalam sebuah sistem demokrasi, di mana hukum harus diimplementasikan untuk mewujudkan tujuan politik.

Contoh politik hukum di Indonesia antara lain:

1. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti UU Pemilu, UU Keimigrasian, dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Penegakan hukum dalam kasus korupsi, seperti operasi tangkap tangan oleh KPK terhadap pejabat publik yang terlibat korupsi.
3. Pembentukan kebijakan hukum oleh pemerintah, seperti program pemberantasan narkoba dan kebijakan perpajakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
4. Peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konsistensi antara hukum dan politik dalam sebuah negara demokratis.

Secara keseluruhan, politik hukum memiliki peran yang sangat penting dalam membangun sistem hukum yang adil dan efektif, serta menjamin hak asasi manusia dan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang terus-menerus dalam memperkuat sistem politik hukum di Indonesia.

Baca Juga : Konsep Pokok Politik yang Mendasari Pengertian Ilmu Politik

Dapatkan informasi terupdate berita Perwakilan politik dan Pemilihan umum setiap hari dari PanggungPolitik.com. Untuk kerjasama lainya bisa kontak email atau sosial media kami lainya.