PanggungPolitik.com – Presiden Jokowi dituding oleh 100 tokoh telah menyalahgunakan wewenang dalam Pemilu 2024.
Oleh mereka, Jokowi dituduh secara nyata telah membantu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dengan memanfaatkan kekuasannya sebagai kepala negara dalam Pilpres 2024 kemarin.
Tudingan terhadap Jokowi itu disampaikan 100 tokoh pada Rabu, 21 Februari 2024 dalam konferensi pers di Ballroom Hotel Sultan dengan Din Syamsuddin, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah sebagai koordinator.
Salah satu tokoh, pakar ekonomi Didin S Damanhuri, menyatakan bahwa penyalahgunaan kekuasaan Jokowi terlihat dari mobilisasi aparat TNI, Polri, kepala dinas, dan kepala desa.
Selain itu, penyalahgunaan kekuasaan juga terjadi melalui pendistribusian bantuan sosial di berbagai daerah dan perintah terang-terangan untuk mendukung pasangan Prabowo-Gibran.
Damanhuri juga mengungkapkan bahwa kecurangan dalam pemilu terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang direncanakan sejak awal. “Komisi Pemilihan Umum (KPU) melegitimasi putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden,” ujarnya.
Jokowi juga disebut telah memobilisasi lembaga survei menjelang hari pemungutan suara dengan mendanainya melalui dana CSR BUMN. “Lembaga survei melakukan manipulasi survei dengan memanipulasi metode sampel, termasuk pilihan responden di wilayah tertentu,” tambahnya.
Sementara itu, mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI Purn Soenarko menegaskan bahwa Jokowi harus mengundurkan diri dari jabatannya. “Tidak ada pilihan lain bagi Jokowi selain mundur. Saya siap melakukan apa pun yang diminta oleh Pak Din Syamsuddin,” katanya.
Para tokoh yang menghadiri konferensi pers tersebut termasuk mantan Menteri Agama Fachrur Razi, mantan Ketua KPK Abraham Samad, guru besar UI Lukman Hakim, dan Din Syamsuddin sendiri.
Bahkan tudingan lain juga ikut diarahkan ke Jokowi, yang menyebutkan bahwa ia telah memobilisasi lembaga survei jelang pencoblosan, dengan cara memberikan dana CSR BUMN.
Ditambahkan Didin lebih lanjut, bahwa lembaga survey sudah memanipulasi hasil survey dengan cara memanipulasi metode sampel. Dimana metode sampel itu respondennya itu telah dipersiapkan di wilayah tertentu.
Imbas tudingan kecurangan itu, Jokowi, dikatakan mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI Purn Soenarko, dipaksa mundur dari jabatannya.
“Ini manusia tidak bisa di suruh, harus dimundurkan. Saya siap dikasih tugas apa saja oleh Pak Din Syamsuddin,” tukas Soenarko.