PanggungPolitik – Pada masa kepresidenan yang akan datang, diprediksi bahwa posisi menteri triumvirat dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tidak akan secara otomatis diberikan kepada partai politik.
Menteri triumvirat ini meliputi Menteri Luar Negeri (Menlu), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Pertahanan (Menhan). Mereka akan bekerja bersama-sama untuk menggantikan presiden dan wakil presiden dalam situasi di mana keduanya tidak dapat menjalankan tugasnya.
Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, menyampaikan pandangannya dalam sebuah siaran di YouTube Kompas TV.
Dalam pernyataan yang diberikan Hanta Yuda, ia memprediksi bahwa jumlah menteri di masa pemerintahan Prabowo-Gibran, jumlahnya dapat lebih banyak dari menteri di kabinet Jokowi.
“Dugaan saya jumlah menteri dari partai politik kabinet Prabowo Gibran lebih banyak dari Joko Widodo,” papar dia menjelaskan dikutip pada Jumat (03/05).
Hanta juga memprediksi bahwa kemungkinan besar posisi Mendagri akan tetap dipegang oleh Tito Karnavian, yang merupakan orang dekat Presiden Joko Widodo.
Sedangkan posisi Menhan kemungkinan akan diisi oleh Letnan Jenderal TNI (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, yang memiliki hubungan dekat dengan Prabowo Subianto. Dia menjelaskan bahwa Tito dekat dengan Prabowo, sementara Tito sendiri adalah orang kepercayaan Jokowi.
“Pak Tito dekat dengan Prabowo, Pak Tito orangnya Jokowi. Itu bisa jadi misalnya lanjut, misal ya. Kemudian Pak Sjafri. Menlu, kita lihat kita tunggu siapa,” jelasnya menambahkan.
Selain itu, Hanta juga menilai bahwa posisi Menteri BUMN, Menteri ESDM, Menteri Keuangan, dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) tidak akan diberikan kepada partai politik karena kedudukan tersebut sangat strategis dalam mengatur kehidupan masyarakat dan kekuasaan presiden.
Hanta juga menyatakan pandangannya bahwa nomenklatur menteri dalam kabinet Prabowo-Gibran berpotensi untuk bertambah, mengingat koalisi Prabowo yang luas dan keinginannya untuk melibatkan semua pihak.
Namun, dirinya juga mengingatkan bahwa kabinet yang terlalu besar berpotensi membuat pemerintahan kurang efektif karena adanya tumpang tindih di antara kementerian-kementerian tersebut. Hal ini bisa menghambat Prabowo dalam menjalankan kepemimpinannya secara efisien.
Baca Juga: #SelamatHARDIKNAS2024: Menggali Sejarah Hari Pendidikan Nasional dan Makna di Era Modern