Panggungpolitik – Presiden kelima Indonesia, Megawati Soekarnoputri, mengajak pemerintah dunia untuk segera menyusun hukum internasional yang mengatur penggunaan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Seruan tersebut disampaikan Megawati dalam kuliah umum bertema Tantangan Geopolitik dan Pancasila sebagai Jalan Tata Dunia Baru yang berlangsung di Universitas Saint Petersburg, Rusia, pada Senin lalu.
“Potensi konflik harus segera dimitigasi, termasuk akibat penyalahgunaan kemajuan teknologi, termasuk artificial intelligence,” tuturnya seperti dikutip dari Antara, Selasa (17/09).
Megawati menyoroti risiko yang bisa muncul jika AI disalahgunakan, khususnya oleh aktor non-negara. Dalam pandangannya, teknologi yang berkembang pesat ini menghadirkan ancaman baru yang kompleks di era global yang semakin volatile.
Salah satu potensi bahaya yang ia tekankan adalah kemungkinan terjadinya konflik yang diperburuk oleh penyalahgunaan teknologi, termasuk kecerdasan buatan.
Meskipun perkembangan teknologi membawa banyak manfaat dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, Ketua Umum PDIP itu juga mengingatkan bahwa teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk tujuan destruktif.
Salah satu contohnya adalah penggunaan teknologi untuk senjata pemusnah massal yang berpotensi merusak peradaban manusia secara global.
Megawati, yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menegaskan bahwa semakin kompleksnya situasi geopolitik saat ini dipicu oleh banyak faktor.
Salah satunya adalah kemunculan aktor-aktor non-negara yang memperluas spektrum konflik. Ketegangan ini juga diperparah oleh perbedaan kepentingan nasional serta benturan dalam penguasaan sumber daya.
Di samping itu, konflik yang dipicu oleh perbedaan agama, etnisitas, dan munculnya paham-paham baru semakin menambah kompleksitas situasi global. Dirinya juga menyebutkan ancaman dari senjata kimia dan biologi yang semakin mencemaskan.
Oleh karena itu, Megawati mendorong dunia internasional untuk segera menyusun aturan hukum yang mengatur penggunaan teknologi AI. Ia mengingatkan bahwa hukum internasional tersebut harus dibangun dengan prinsip kesetaraan, bukan dominasi negara besar atas yang lainnya.
Megawati juga menyinggung pidato Bung Karno di PBB pada tahun 1960 yang menyerukan reformasi lembaga internasional, termasuk reorganisasi Dewan Keamanan PBB, sebagai inspirasi untuk menata dunia yang lebih adil di tengah tantangan teknologi saat ini.
Baca Juga: Nisya Ahmad Dilantik Jadi Anggota DPRD Terpilih, Gantikan Thoriqoh yang Mundur