PanggungPolitik – Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, secara resmi mengumumkan susunan kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2024–2029 di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, pada Kamis.
Susunan kepengurusan terbaru yang terdiri dari sekitar 150 orang ini menarik perhatian karena tidak menyertakan nama Presiden RI Ke-7, Joko Widodo, serta Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.
Dalam acara yang dihadiri oleh sejumlah jurnalis, Bahlil menyampaikan susunan kepengurusan ini satu per satu.
“Sampai dengan hari ini, kami menyampaikan bahwa nama Bapak Presiden Ke-7 Joko Widodo, tidak dalam kepengurusan, juga tidak ada di dewan kehormatan, dewan pembina, maupun dalam struktur, termasuk Mas Wapres,” ujar Bahlil seperti dikutip pada Jumat (08/11).
Dengan pernyataan ini, ia mengklarifikasi berbagai isu yang berkembang sebelumnya tentang kemungkinan keterlibatan Jokowi dalam struktur Partai Golkar.
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil menjelaskan bahwa isu Jokowi bergabung dengan Partai Golkar pertama kali ia dengar dari kalangan media.
Kabar ini mencuat sebelum Musyawarah Nasional (Munas) Golkar yang diadakan pada Agustus 2024.
Munas tersebut menghasilkan keputusan penting dengan memilih Bahlil Lahadalia sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029, menggantikan Airlangga Hartarto yang mengundurkan diri dari jabatannya.
Bahlil menegaskan, Partai Golkar tetap membuka pintu lebar-lebar bagi putra dan putri terbaik bangsa yang ingin bergabung.
“Golkar ini inklusif, tidak mengenal suku, agama, asal dari mana. Selama dia WNI yang sudah memenuhi syarat, dengan senang hati kalau mau jadi kader Golkar,” jelasnya.
Melalui pernyataan ini, dirinya menggarisbawahi prinsip keterbukaan yang dianut Golkar dalam merekrut anggota.
Kepengurusan baru ini menunjukkan bahwa Golkar tetap menjaga identitas dan prinsipnya sebagai partai terbuka yang menghargai semua kalangan.
Meski isu bergabungnya Jokowi sempat berkembang, komposisi pengurus baru ini menunjukkan Golkar tetap berjalan sesuai visi partainya di bawah kepemimpinan Bahlil Lahadalia untuk lima tahun ke depan.
Berikut susunan kepengurusan DPP Partai Golkar Periode 2024–2029:
1. Ketua Umum: Bahlil Lahadalia;
2. Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian: Kahar Muzakir;
3. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga: Bambang Soesatyo;
4. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan Publik 1: Adies Kadir;
5. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera: Ahmad Doli Kurnia;
6. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa dan Kalimantan: Wihaji;
7. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 1: Ace Hasan Syadzily;
8. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Kebijakan 2: Idrus Marham;
9. Wakil Ketua Umum Bidang Fungsi Elektoral 2: Meuty Hafid;
10. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur: Emanuel Melkades Laka Lena;
Kepartaian
11. Ketua Bidang Organisasi: Yahya Zaini;
12. Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan: Zulfikar Arse Sadikin;
13. Ketua Bidang Penguatan Ideologi dan Karya Kekaryaan: Panggah Susanto;
Hubungan Antar Lembaga
14. Ketua Bidang Hubungan Ormas: Fahd A Rafiq;
15. Ketua Bidang Hubungan Lembaga Eksternal: Kholis Malik;
Pemenangan Pemilu Wilayah Sumatera
16. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara: Ilham Pangestu;
17. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Yudha Nofanza Utama;
Pemenangan Pemilu Wilayah Jawa-Kalimantan
18. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Puteri Komarudin;
19. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Singgih Januratmoko;
20. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ali Mufthi;
21. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Bagian Barat dan Tengah: Mukhtarudin;
22. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Irjen Pol. (Purn.) Rikwanto;
Pemenangan Pemilu Wilayah Indonesia Timur
23. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Sulawesi: Muhidin;
24. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Bali, Nusa Tenggara: Gede Sumarjaya Linggih;
25. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Wilayah Maluku, Papua: Mohamad Uswanas
Fungsi Elektoral 1
26. Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian: Nusron Wahid;
27. Ketua Bidang Pengabdian Sosial: Sabik Rachman;
28. Ketua Bidang Kewiraswastaan: Solihin Kalla;
29. Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Profesi: Laode Syaiful Akbar;
30. Ketua Bidang Pengembangan Koperasi dan UMKM: Mustafa Radja;
31. Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif: Ario Bimo Nandito Ariotedjo;
32. Ketua Bidang Tani dan Nelayan: David Pajung;
33. Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan: Hetifah;
Fungsi Elektoral 2
34. Ketua Bidang Pendidikan dan Kesehatan: Tubagus Iman Ariyadi;
35. Ketua Bidang Lingkungan Hidup: Dyah Roro Esty;
36. Ketua Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya: Handoko;
37. Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini: Nurul Arifin;
38. Ketua Bidang Kepemudaan: Said Al Idrus;
39. Ketua Bidang Kebijakan Ekonomi, Muhammad Misbakhun
40. Ketua Bidang Kebijakan Hukum dan HAM, Christiani Aryani
41. Ketua Bidang Kebijakan Infrastruktur dan Energi, Dosmar Banjarnahor
42. Ketua Bidang Kebijakan Perdagangan, Lamhot Sinaga
43. Ketua Bidang Kebijakan Pertahanan, Mochamad Syafei Kasno
44. Ketua Bidang Kebijakan Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri, Ridwan Kamil
45. Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional, Ali Mochtar Ngabalin
46. Ketua Bidang Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Andi Sinulingga
47. Ketua Bidang Kebijakan Kependudukan dan Sumber Daya Manusia, Aziz Samual
48. Ketua Bidang Kebijakan Pertanahan dan Reformasi Agraria, Airin Rachmi Diani
49. Ketua Bidang Kebijakan Industri, Ilham Permana;
Kesekjenan
50. Sekretaris Jenderal, Muhammad Sarmuji
51. Wasekjen Kepartaian, Hakim Komarudin
52. Wasekjen Pemenangan Pemilu Sumatera, Riyono Asnan
53. Wasekjen Pemenangan Pemilu Jawa Kalimantan, Dwi Priyo Atmojo
54. Wasekjen Pemenangan Pemilu Indonesia Timur, Umar Lessy
55. Wasekjen Fungsi Elektoral 1, Veno Tetelepta
56. Wasekjen Fungsi Kebijakan Publik 1, Ratu Dian Hatifah
57. Wasekjen Fungsi Elektoral 2, Daniel Muttaqien
58. Wasekjen Hubungan Antar Lembaga, Dewi Yulistiana
59. Wasekjen Fungsi Kebijakan Publik 2, M Shoim Haris;
60. Wakil Sekretaris Jenderal, Sosialisman Hidayat Hasibuan
Bendahara Umum
62. Bendahara umum, Sari Yuliati
63. Wakil Bendahara Umum, Doni Akbar
64. Wakil Bendahara Umum, Gavriel Putranto Novanto
65. Wakil Bendahara Umum, Ernawati Tahang
66. Wakil Bendahara Umum, Raymond C Syauta
67. Wakil Bendahara Umum, Ravindra Airlangga
68. Wakil Bendahara Umum, Akbar Buchari
69. Wakil Bendahara Umum, Ahmad Mus
Sekretaris Bidang
70. Sekretaris Bidang Organisasi, Derek Loupatty
71. Sekretaris Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan, Tardjo Ragil
72. Sekretaris Bidang Hubungan Ormas, Siti Marhamah
73. Sekretaris Bidang Media dan Penggalangan Opini, Dara Adinda Kesuma Nasution
74. Sekretaris Bidang Penanaman Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, Helmi Jen
75. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Utara, Karmila Sari
76. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Sumatera Bagian Selatan: Sekarwati;
77. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Barat: Iswara;
78. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Tengah: Ferry Wawan Cahyono;
79. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Jawa Bagian Timur: Ahmad Labib;
80. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wil Kalimantan Barat dan Tengah: Adrianus Asia Sidot;
81. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wil Kalimantan Timur, Selatan, dan Utara: Bambang Heri Purnama;
82. Sekretaris Bidang Pemenangan Pemilu Wil Sulawesi: Haris Andi Surahman
Baca Juga: Pentingnya Pendidikan Moderasi Beragama untuk Generasi Indonesia Emas yang Toleran dan Bersatu