PanggungPolitik – Wakil Presiden Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, mengungkapkan pengalaman saat ia mengirim surat kepada Menteri Pendidikan sebelumnya, Nadiem Makarim, untuk menyampaikan berbagai keluhan terkait sektor pendidikan di Solo.
Gibran menjelaskan, hingga kini, surat tersebut belum mendapatkan tanggapan. “Ini adalah surat yang saya kirim waktu saya masih jadi Wali Kota,” tutur Gibran dalam arahannya kepada para Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia di Hotel Sheraton, Jakarta Selatan, Senin (11/11/2024) kemarin.
“Saya kirim surat ini ke Pak Menteri Pendidikan, namun kemarin saya cek ke Pak Sekda dan Kepala Dinas yang ada di Solo, surat ini belum mendapat tanggapan,” tambahnya lagi menjelaskan.
Dalam pertemuan itu, Wapres RI 2024 -2029 itu bahkan memperlihatkan surat tersebut di layar presentasi. Surat dengan kop resmi “Wali Kota Surakarta” tersebut memiliki nomor DK.00/2513/2024, menegaskan bahwa surat itu resmi dikirimkan pada masanya sebagai wali kota.
Isi dari surat itu, menurut Gibran, memuat berbagai keluhan terkait sistem pendidikan yang menjadi perhatian masyarakat di daerahnya.
“Surat ini isinya adalah keluhan-keluhan saya sebagai Wali Kota, ya mengenai, tadi sudah dibahas Pak Menteri, mengenai masalah zonasi, masalah program Merdeka Belajar, masalah pengawas sekolah, masalah ujian nasional,” kata dia, menyinggung beberapa isu yang dirasa perlu penanganan mendalam dari pihak kementerian.
Sistem zonasi hingga pelaksanaan ujian nasional yang sering diperdebatkan, menjadi sorotan utama dalam suratnya.
Namun demikian, ia menyatakan optimisme dengan kepemimpinan Menteri Pendidikan saat ini, Abdul Mu’ti, yang dianggapnya lebih terbuka untuk berkoordinasi.
Menurutnya, beberapa permasalahan pendidikan kini mendapat respons yang lebih cepat dan konkret. “Tapi Pak Menteri yang sekarang beda. Kemarin pulang dari Akmil, pulang dari Akmil Magelang, kita langsung koordinasi dan kita langsung klik untuk masalah-masalah zonasi ini,” ungkap anak Mantan Presiden RI Jokowi ini dengan nada positif.
Pengungkapan ini menunjukkan bahwa keluhan dan aspirasi di bidang pendidikan membutuhkan perhatian khusus dari pihak kementerian agar setiap kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Baca Juga: Pidato Gibran Rakabuming Trending di YouTube: Ajak Pemerintah Pusat dan Daerah Bersinergi