PanggungPolitik – CEO Arsari Group sekaligus adik kandung Prabowo Subianto, Hashim S. Djojohadikusumo, mengungkapkan rencana besar Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membentuk Kementerian Penerimaan Negara.
Langkah ini diambil untuk memperkuat pengelolaan penerimaan negara melalui reformasi sistem perpajakan dan pengelolaan royalti dari sektor strategis.
“Pembentukan kementerian ini bertujuan untuk memperbaiki sistem pajak, cukai, dan mengatasi kebocoran anggaran. Jabatan Menteri Penerimaan Negara akan diisi oleh Anggito Abimanyu, yang saat ini menjabat Wakil Menteri Keuangan,” kata Hashim saat menghadiri Rapimnas Kadin 2024 di Hotel Mulia, Jakarta, Minggu (1/12/2024).
Hashim menjelaskan, Kementerian Penerimaan Negara akan memiliki mandat khusus untuk menutup berbagai kebocoran anggaran yang selama ini menghambat optimalisasi penerimaan negara. Menurutnya, upaya tersebut akan menjadi bagian dari reformasi besar dalam sistem keuangan negara.
“Kita juga akan nanti modal dari perbaikan sistem pajak, perpajakan, sistem cukai kita. Ada banyak program yang sedang dimulai dan akan dimulai untuk menutup kebocoran-kebocoran. Jadi, itu nanti ditangani oleh Pak Anggito Abimanyu sebagai Menteri Penerimaan Negara yang baru,” tambah Hashim.
Anggito Abimanyu: Dari Wakil Menteri ke Menteri Baru
Hashim menegaskan bahwa posisi Anggito sebagai Wakil Menteri Keuangan hanya bersifat sementara. Dalam waktu dekat, Anggito akan resmi diangkat menjadi Menteri Penerimaan Negara.
Hashim juga mengungkapkan bahwa kementerian baru ini akan menangani berbagai aspek pendapatan negara, termasuk royalti dari sektor pertambangan dan sumber daya lainnya.
“Saya kira dia sebagai Wakil Menteri itu untuk sementara. Sementara beliau nanti diangkat sebagai Menteri Penerimaan Negara. Jadi ini untuk menangani pajak, cukai, dan revenue atau perlindungan negara berupa royalti dari pertambangan dan lain-lain,” jelasnya.
Bagian dari Asta Cita Prabowo
Hashim mengungkapkan bahwa pembentukan Kementerian Penerimaan Negara sebenarnya sudah lama masuk dalam program kerja Asta Cita Prabowo. Ia menyebut, dalam poin kedelapan Asta Cita, terdapat fokus khusus pada peningkatan penerimaan negara melalui pembentukan badan atau kementerian yang berfokus pada pengelolaan pendapatan negara.
“Ada Asta Cita ke-8, yaitu Badan Penerimaan Negara. Itu jadi Kementerian Penerimaan Negara. Menterinya sudah ada,” ungkap Hashim saat acara Diskusi Ekonomi bersama Pengusaha Internasional Senior di Jakarta, Senin (7/10/2024).
Mendukung Reformasi Keuangan
Langkah pembentukan Kementerian Penerimaan Negara ini menunjukkan keseriusan pemerintahan Prabowo dalam melakukan reformasi keuangan negara. Selain bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penerimaan negara, kementerian ini juga diharapkan mampu menekan kebocoran anggaran dan memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat optimal bagi negara.
Dengan dipilihnya Anggito Abimanyu sebagai Menteri Penerimaan Negara, diharapkan reformasi yang dijalankan lebih terarah, mengingat rekam jejaknya yang panjang dalam bidang ekonomi dan keuangan.
Rencana besar ini memberikan sinyal positif bagi dunia usaha dan masyarakat yang mengharapkan perbaikan fundamental dalam tata kelola penerimaan negara.
Pemerintah ke depan dituntut untuk membuktikan bahwa perubahan yang direncanakan dapat berdampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Alasan PDIP Pecat Effendi Simbolon: Pelanggaran Prinsip Partai di Pilkada Jakarta