PanggungPolitik – Ketua DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan gagasan inovatif terkait pemilihan kepala daerah yang dinilai dapat mengurangi biaya besar dan kerumitan dalam penyelenggaraan Pilkada langsung.
Konsep tersebut melibatkan mekanisme konvensi melalui DPRD, yang menurutnya dapat menjadi alternatif efisien untuk sistem demokrasi yang lebih terarah.
“Jadi semacam ada proses ya setengah konvensi lah, semacam begitu. Ini contoh ya, contoh,” ujar Bahlil dalam pidatonya saat refleksi kinerja Partai Golkar 2024 di kantor DPP Partai Golkar, Selasa.
Menurut Bahlil, mekanisme ini dimulai dengan survei yang dilakukan partai untuk mengidentifikasi tokoh-tokoh potensial di masyarakat. Hasil survei tersebut akan menjadi rujukan untuk menentukan kandidat yang kemudian diserahkan kepada DPRD untuk dipilih secara langsung.
Peran DPRD Sebagai Representasi Masyarakat
Dalam sistem ini, DPRD diharapkan menjadi representasi masyarakat yang efektif dalam menentukan kepala daerah terbaik. “Dengan demikian, DPRD dapat berperan sebagai perpanjangan tangan masyarakat dalam memilih kepala daerah,” kata Bahlil.
Golkar, lanjut Bahlil, menyatakan kesiapannya untuk menjadi pelopor dalam pengkajian sistem ini apabila mendapat persetujuan dari lembaga legislatif dan eksekutif. Ia menegaskan bahwa Partai Golkar memiliki pengalaman dan kapasitas yang cukup untuk menjalankan mekanisme semacam itu.
“Golkar kan partai yang berpengalaman kalau disuruh buat konvensi dan dieksekusi hasilnya. Kalau partai yang lain belum tentu kan, kira-kira begitu,” tambahnya.
Efisiensi Biaya dan Dampak Positif
Dukungan terhadap usulan ini juga datang dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Tito menyoroti tingginya biaya penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 sebagai salah satu alasan mendukung mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
“Saya sependapat tentunya, kita melihat sendirilah bagaimana besarnya biaya untuk pilkada. Belum lagi ada beberapa daerah-daerah yang kita lihat terjadi kekerasan, dari dahulu saya mengatakan pilkada asimetris, salah satunya melalui DPRD ‘kan,” ujar Tito di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.
Ia menambahkan bahwa mekanisme ini perlu dikaji lebih lanjut, baik dari perspektif hukum maupun sosial, untuk memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan prinsip demokrasi.
Kajian Lanjutan untuk Penyempurnaan Sistem
Meskipun gagasan ini sudah mengemuka, Tito menegaskan pentingnya masukan dari berbagai pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan kalangan akademisi. Kajian yang mendalam dibutuhkan untuk memastikan mekanisme ini dapat diterapkan tanpa menimbulkan kontroversi atau penolakan di masyarakat.
Sistem ini berpotensi menjadi solusi yang lebih efisien bagi Indonesia dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Dengan mengurangi biaya besar dan risiko konflik, usulan ini menjadi sorotan penting di tengah upaya memperbaiki tata kelola demokrasi di tingkat daerah.
Usulan Golkar untuk menerapkan mekanisme konvensi melalui DPRD dalam pemilihan kepala daerah menghadirkan peluang sekaligus tantangan.
Dengan dukungan kajian yang memadai, sistem ini dapat menjadi jalan tengah yang ideal antara efisiensi biaya dan keberlanjutan demokrasi. Partai Golkar, dengan pengalaman panjangnya, menyatakan kesiapan untuk memimpin perubahan ini.
Baca Juga: Awal Mula Presiden Korsel Yoon Suk Yeol Umumkan Darurat Militer, Apa Penyebabnya?
