Panggungpolitik – Memasuki akhir Januari 2025, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mencapai tonggak 100 hari pertama.
Periode ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi berbagai kebijakan yang telah diimplementasikan sebagai langkah awal mewujudkan visi pemerintahan. Dengan fokus pada stabilitas ekonomi, sejumlah program telah dijalankan, meskipun tak luput dari tantangan dan kontroversi.
Penghapusan Utang Sektor Produktif
Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah penghapusan utang untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), petani, serta nelayan. Langkah ini dirancang untuk meringankan beban keuangan pelaku usaha kecil yang berperan besar dalam ekonomi nasional.
Harapannya, kebijakan ini dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor tersebut. Namun, kebijakan ini memunculkan kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap stabilitas lembaga keuangan, sehingga pengawasan ketat diperlukan agar kebijakan ini efektif tanpa menimbulkan risiko jangka panjang.
Peningkatan Kesejahteraan Guru
Pemerintah juga memprioritaskan sektor pendidikan dengan menaikkan gaji guru, baik untuk guru ASN maupun non-ASN. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik sekaligus memotivasi mereka dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan.
Tambahan penghasilan bagi guru PPPK dan tunjangan tetap untuk guru non-ASN diharapkan mampu membawa dampak positif pada sistem pendidikan nasional.
Program Makan Bergizi Gratis
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkenalkan untuk mengatasi masalah malnutrisi, terutama di kalangan anak-anak dan ibu hamil. Inisiatif ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Meskipun mendapat apresiasi, terdapat beberapa kendala terkait penerimaan masyarakat terhadap menu makanan yang disediakan, yang memerlukan evaluasi lebih lanjut agar program ini dapat berjalan lebih efektif.
Reformasi Pajak dan Kebijakan Pro-Investasi
Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, sistem perpajakan disederhanakan melalui penerapan sistem administrasi baru, Coretax.
Upaya ini dilengkapi dengan reformasi regulasi yang bertujuan menciptakan iklim investasi yang lebih menarik bagi investor domestik dan asing. Namun, tantangan dalam implementasi Coretax menunjukkan perlunya perbaikan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.
Penurunan Harga Tiket Pesawat
Kebijakan penurunan harga tiket pesawat domestik bertujuan mendorong sektor pariwisata sekaligus mempermudah mobilitas masyarakat.
Kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, meskipun memerlukan evaluasi terhadap dampak jangka panjangnya pada industri penerbangan.
Kebijakan Fiskal dan Revisi Aturan DHE
Dalam bidang fiskal, pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% dengan sasaran khusus pada barang mewah, sekaligus memberikan stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat.
Selain itu, revisi aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE) mengharuskan investor menyimpan 100% devisa di dalam negeri selama satu tahun. Kebijakan ini diproyeksikan menambah cadangan devisa hingga USD 90 miliar, yang diharapkan memperkuat stabilitas ekonomi nasional.
Efisiensi Anggaran
Sebagai langkah penghematan, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang memotong belanja negara sebesar Rp 306,69 triliun. Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan efisiensi anggaran untuk mendukung prioritas pembangunan.
100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto mencerminkan langkah awal yang signifikan untuk mencapai stabilitas ekonomi nasional.
Meskipun terdapat tantangan dan kritik, berbagai kebijakan yang diluncurkan menunjukkan arah yang jelas dalam merealisasikan visi pemerintahan. Dengan evaluasi dan penyesuaian, langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang lebih luas di masa mendatang.
