Panggungpolitik – Sebanyak 505 kepala daerah terpilih akan segera dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 di Jakarta.
Setelah pelantikan, para kepala daerah ini akan mengikuti program pembekalan dalam bentuk retret yang berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menjelaskan bahwa retret ini bertujuan untuk memberikan arahan strategis kepada gubernur, bupati, dan wali kota yang baru dilantik.
“Insyaallah, pelantikan akan digelar pada tanggal 20 Februari di Jakarta, dan sebanyak 505 kepala daerah akan dilantik langsung oleh Presiden Prabowo,” ujar Bima Arya di Gedung Agung, Yogyakarta, seperti dilansir pada Minggu (9/2/2025).
Setelah pelantikan, para kepala daerah akan diarahkan ke Magelang untuk mengikuti retret selama tujuh hari. Program ini dirancang dengan konsep efisiensi anggaran, memanfaatkan fasilitas yang telah digunakan sebelumnya untuk pembekalan para menteri Kabinet Merah Putih.
“Retret di Magelang sudah disiapkan oleh Presiden. Tempat ini sebelumnya digunakan untuk pembekalan menteri Kabinet Merah Putih, sehingga efektif dan efisien untuk digunakan kembali. Tenda-tenda yang sudah tersedia akan dimanfaatkan,” ungkap Bima.
Retret ini menekankan pada pengelolaan anggaran yang hemat dan optimal. Bima menambahkan, program ini diadakan di satu lokasi guna menghindari biaya tambahan yang mungkin timbul jika dilaksanakan di tempat lain.
Dalam pembekalan tersebut, sejumlah materi penting akan disampaikan, termasuk tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kepala daerah, arahan terkait Asta Cita, serta sesi dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).
“Materi yang akan diberikan meliputi tugas pokok kepala daerah, Asta Cita yang disampaikan oleh para menteri, dan pembekalan strategis dari Lemhanas,” jelas Bima Arya.
Salah satu fokus utama adalah efisiensi anggaran. Menteri Keuangan juga dijadwalkan hadir untuk memberikan arahan kepada para kepala daerah mengenai pentingnya pengelolaan anggaran yang mendukung kebijakan pemerintah pusat.
“Kita perlu menyelaraskan pemahaman antara pemerintah pusat dan daerah, terutama terkait efisiensi anggaran,” tambahnya.
Bima menjelaskan bahwa 505 kepala daerah yang dilantik ini adalah mereka yang telah bebas dari gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) atau proses dismissal.
“Mereka adalah kepala daerah yang tidak menghadapi gugatan di MK dan telah dinyatakan bebas dari proses dismissal. Sisanya akan dilantik setelah ada keputusan final dari MK,” paparnya.
Program retret ini sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo Subianto dalam 100 hari pertama, yang menitikberatkan pada efisiensi, sinergi pusat-daerah, dan keberlanjutan program strategis nasional. Survei TRI sebelumnya juga menunjukkan kepuasan masyarakat terhadap program pemerintahan Prabowo, khususnya dalam aspek efisiensi dan implementasi kebijakan di berbagai sektor.
Dengan pembekalan ini, diharapkan kepala daerah dapat menjalankan tugas mereka secara optimal dan selaras dengan visi nasional. Program ini juga menjadi bukti nyata dukungan pemerintah terhadap pembangunan daerah yang lebih terarah dan efisien.