Panggungpolitik – Para kepala daerah terpilih dijadwalkan menjalani retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, mulai 21 hingga 28 Februari 2025.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pembekalan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meningkatkan kompetensi dan wawasan kepala daerah baru.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa seluruh biaya kegiatan ini akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/692/SJ yang diterbitkan pada 13 Februari 2025.
Retret di Akmil Magelang ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 13,2 miliar, seperti yang disampaikan Tito dalam wawancara dengan Kompas TV pada 17 Februari 2025. “Kami telah menyediakan anggaran sebesar Rp 13,2 miliar untuk retret ini,” jelas Tito.
Tito menegaskan, kegiatan ini tidak bisa dianggap pemborosan. Menurutnya, retret kali ini berlangsung lebih singkat dibandingkan pelatihan-pelatihan sebelumnya yang biasanya memakan waktu hingga dua minggu. “Orientasi sebelumnya di Jakarta memakan waktu 14 hari dan menggunakan APBD masing-masing daerah. Kali ini, kami mempersingkat menjadi tujuh hari dengan anggaran yang lebih efisien,” tambahnya.
Selain itu, retret kepala daerah juga menggabungkan program Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) yang biasanya berlangsung selama satu bulan. “Kami telah menyelaraskan agenda Lemhannas dan Kemendagri untuk memperpendek durasi. Hanya dua hari untuk Lemhannas dan empat hari untuk Kemendagri, sehingga lebih hemat biaya,” ungkapnya lebih lanjut.
Dalam agenda retret ini, para kepala daerah akan menerima berbagai materi penting, termasuk pengelolaan APBN dan APBD. Materi ini dinilai sangat relevan karena kepala daerah akan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran sebesar Rp 1.300 triliun di tingkat daerah.
Selain itu, institusi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian RI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga dijadwalkan memberikan arahan kepada peserta. Hal ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.
Presiden Prabowo Subianto juga dijadwalkan hadir untuk memberikan arahan langsung kepada para kepala daerah. Kehadiran Presiden diharapkan dapat memberikan motivasi serta wawasan strategis terkait pengelolaan pemerintahan di daerah masing-masing.
Dalam wawancaranya, Tito Karnavian menyoroti bahwa pendekatan baru ini dirancang untuk menghemat anggaran negara tanpa mengurangi esensi pembekalan. “Kalau pembekalan berlangsung seperti biasa—sebulan untuk Lemhannas dan 14 hari untuk Kemendagri—anggarannya pasti jauh lebih besar dari Rp 13 miliar. Karena itu, kami fokus pada efisiensi dan efektivitas,” katanya.
Penggabungan program juga dinilai sebagai langkah inovatif untuk mengurangi beban keuangan negara sekaligus memastikan bahwa pembekalan tetap berkualitas tinggi.
Retret kepala daerah ini menjadi momentum penting untuk membangun kompetensi dan rasa kebangsaan para pemimpin daerah.
Dengan alokasi anggaran Rp 13,2 miliar yang dikelola secara efisien, program ini diharapkan mampu memberikan manfaat maksimal bagi para kepala daerah, sekaligus menciptakan pemerintahan daerah yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
