Panggungpolitik – Polemik mengenai besaran gaji anggota DPR kembali menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa para wakil rakyat menerima gaji hingga Rp 100 juta per bulan. Menanggapi isu tersebut, Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, memberikan klarifikasi tegas bahwa informasi tersebut tidak benar.
“Salah itu kalau gaji Rp 100 juta. Cek saja ke Kemenkeu. Kalau tunjangan perumahan itu beda dengan gaji,” ujar Indra kepada Kompas.com, Senin (18/8/2025).
Indra menjelaskan, gaji anggota DPR pada dasarnya jauh lebih kecil dari angka Rp 100 juta. Meski demikian, anggota dewan memang memperoleh berbagai tunjangan, termasuk tunjangan rumah DPR atau tunjangan perumahan yang nilainya mencapai Rp 50 juta per bulan. “Iya betul,” kata Indra saat dikonfirmasi mengenai besaran tunjangan perumahan tersebut.
Landasan Aturan Gaji dan Tunjangan Anggota DPR
Menurut Indra, komponen gaji anggota DPR dan tunjangannya masih merujuk pada sejumlah aturan yang berlaku. Gaji pokok diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara. Sementara itu, komponen tunjangan mengacu pada Surat Edaran Setjen DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010.
Dengan regulasi tersebut, gaji pokok anggota DPR dibagi dalam tiga kategori, yakni Ketua DPR sebesar Rp 5.040.000, Wakil Ketua DPR Rp 4.620.000, dan anggota DPR Rp 4.200.000. Indra menegaskan bahwa angka gaji pokok ini tidak sampai setengah dari Rp 100 juta. “Iya, di luar tunjangan perumahan itu enggak sampai setengahnya,” ungkapnya.
Rincian Tunjangan Anggota DPR
Selain gaji pokok, anggota dewan menerima berbagai jenis tunjangan anggota DPR. Beberapa di antaranya meliputi:
-
Tunjangan suami/istri sebesar 10 persen dari gaji pokok, misalnya anggota DPR Rp 420.000 per bulan.
-
Tunjangan anak sebesar 2 persen gaji pokok, maksimal untuk dua anak.
-
Tunjangan jabatan bagi anggota DPR Rp 9.700.000, Wakil Ketua DPR Rp 15.600.000, dan Ketua DPR Rp 18.900.000.
-
Tunjangan beras Rp 30.090 per jiwa, maksimal empat jiwa.
-
Tunjangan PPh Pasal 21 senilai Rp 2.699.813.
-
Uang sidang/paket sebesar Rp 2.000.000.
-
Tunjangan kehormatan antara Rp 5.580.000 hingga Rp 6.690.000, tergantung jabatan.
-
Tunjangan komunikasi sekitar Rp 15 juta hingga Rp 16 juta.
-
Tunjangan fungsi pengawasan dan anggaran Rp 3.750.000.
-
Bantuan listrik dan telepon Rp 7.700.000.
-
Dana asisten anggota DPR Rp 2.250.000.
Tunjangan Rumah DPR Jadi Sorotan
Dari semua komponen tersebut, yang paling banyak menarik perhatian adalah tunjangan rumah DPR atau tunjangan perumahan. Nilainya mencapai Rp 50 juta per bulan, jumlah yang dinilai jauh lebih besar dibandingkan gaji pokok yang hanya berkisar Rp 4 juta–Rp 5 juta.
Indra menekankan bahwa publik perlu memahami perbedaan antara gaji pokok dan tunjangan. Menurutnya, tidak tepat menyebut total penghasilan anggota DPR hanya sebagai “gaji”, karena ada berbagai komponen tunjangan yang sudah diatur secara resmi.
Dari penjelasan resmi Sekjen DPR, dapat disimpulkan bahwa gaji anggota DPR sebenarnya tidak sebesar isu yang beredar. Namun, dengan tambahan berbagai tunjangan anggota DPR, terutama tunjangan rumah DPR, total pendapatan mereka memang terbilang cukup besar. Transparansi informasi seperti ini dinilai penting agar masyarakat mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pendapatan para wakil rakyat di Senayan.
