Isi 17+8 Tuntutan Rakyat: Desakan Reformasi untuk Presiden, DPR, TNI, dan Polri

Panggungpolitik – Gelombang aspirasi masyarakat semakin menguat pasca demonstrasi besar-besaran pada akhir Agustus 2025.

Dari aksi mahasiswa, buruh, hingga masyarakat sipil, lahirlah sebuah rangkuman desakan publik yang dikenal dengan nama “17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi, Reformasi, Empati.

Tuntutan ini terbagi ke dalam dua kategori: 17 tuntutan mendesak dengan tenggat waktu hingga 5 September 2025, serta 8 agenda reformasi jangka panjang yang ditargetkan rampung pada 2026. Desakan tersebut ditujukan langsung kepada Presiden, DPR, pimpinan partai politik, Polri, TNI, dan kementerian sektor ekonomi.

Rangkuman ini diambil dari berbagai sumber, mulai dari desakan 211 organisasi masyarakat sipil yang dipublikasikan YLBHI, rilis Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), hingga petisi daring dengan puluhan ribu tanda tangan dukungan.

Isi 17 Tuntutan Mendesak (Deadline 5 September 2025)

Untuk Presiden Prabowo

• Membentuk tim investigasi independen terkait kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan lain pada aksi 28–30 Agustus.

• Menghentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil dan mengembalikan sepenuhnya ke barak.

Untuk DPR

• Membebaskan seluruh demonstran yang ditahan tanpa kriminalisasi.

• Menangkap dan mengadili aparat yang melakukan kekerasan secara transparan.

• Menghentikan kekerasan oleh polisi serta memastikan kepatuhan terhadap SOP pengendalian massa.

Untuk Ketua Umum Partai Politik

• Membekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR serta membatalkan fasilitas baru.

• Mempublikasikan transparansi anggaran DPR secara terbuka.

• Menyerahkan anggota DPR yang hartanya bermasalah untuk diperiksa KPK.

Untuk Polri

• Mendorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.

• Menegaskan sanksi partai untuk kader yang memicu kemarahan publik.

• Menunjukkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.

Untuk TNI

• Melibatkan anggota DPR dalam dialog publik dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.

• Menegakkan disiplin internal agar TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.

• Menyatakan komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

Untuk Kementerian Sektor Ekonomi

• Menjamin upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, hingga mitra ojek online.

• Mengambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan melindungi buruh kontrak.

• Membuka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan sistem outsourcing.

8 Agenda Reformasi Jangka Panjang (Target 2026)

1. Membersihkan dan melakukan reformasi besar-besaran di DPR.

2. Mereformasi partai politik serta memperkuat pengawasan eksekutif.

3. Menyusun sistem perpajakan yang lebih adil.

4. Mengesahkan UU perampasan aset koruptor, memperkuat independensi KPK, serta menegakkan UU Tipikor.

5. Mereformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis.

6. Mengembalikan TNI sepenuhnya ke barak, tanpa pengecualian.

7. Memperkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen lainnya.

8. Meninjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.

Melalui 17+8 tuntutan rakyat ini, masyarakat menegaskan pentingnya transparansi, penghormatan hak asasi manusia, dan keberpihakan negara kepada rakyat. Publik berharap Presiden, DPR, TNI, dan Polri segera mengambil langkah nyata agar krisis kepercayaan bisa diakhiri, serta demokrasi Indonesia tetap terjaga.