Panggungpolitik – Tenggat waktu bagi pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menanggapi 17+8 Tuntutan Rakyat resmi berakhir pada Jumat (5/9/2025).
Dokumen tersebut sebelumnya diserahkan secara langsung oleh koalisi masyarakat sipil Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (4/9/2025).
Penyerahan tuntutan dilakukan sejumlah aktivis dan influencer, antara lain Abigail Limuria, Andhyta F. Utami (Afutami), Jerome Polin, Andovi da Lopez, Jovial da Lopez, Fathia Izzati, serta Ferry Irwandi. Dokumen itu diterima oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade serta anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI-P, Rieke Diah Pitaloka.
Isi 17+8 Tuntutan Rakyat
Dalam dokumen tersebut, isi 17+8 Tuntutan Rakyat terbagi ke dalam beberapa segmen, ditujukan kepada lembaga negara seperti Presiden RI, DPR, ketua umum partai politik, Polri, TNI, hingga kementerian di bidang ekonomi.
Tugas utama DPR di dalam tuntutan itu mencakup:
-
Membekukan kenaikan gaji maupun tunjangan anggota DPR, termasuk pembatalan fasilitas baru seperti pensiun.
-
Membuka transparansi anggaran, meliputi gaji, tunjangan, rumah dinas, dan fasilitas dewan.
-
Mendorong Badan Kehormatan DPR untuk menindak anggota yang bermasalah, termasuk melalui penyelidikan KPK.
Respons DPR terhadap 17+8 Tuntutan Rakyat
Menjelang tenggat, pimpinan DPR menggelar konferensi pers di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (5/9/2025). Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad membacakan hasil rapat konsultasi dengan fraksi-fraksi.
“Ditandatangani oleh pimpinan DPR RI Ibu Puan Maharani, saya Sufmi Dasco Ahmad, Pak Saan Mustopa, dan Pak Cucun Ahmad Syamsurijal,” ujar Dasco.
Dari rapat tersebut, DPR menghasilkan enam poin keputusan, antara lain:
-
Menghentikan tunjangan perumahan anggota DPR per 31 Agustus 2025.
-
Memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri per 1 September 2025, kecuali untuk undangan kenegaraan.
-
Pemangkasan tunjangan dan fasilitas setelah evaluasi, termasuk biaya listrik, telepon, komunikasi intensif, dan transportasi.
-
Anggota DPR yang dinonaktifkan partai tidak lagi menerima hak keuangan.
-
Penonaktifan anggota DPR ditindaklanjuti Mahkamah Kehormatan DPR bekerja sama dengan mahkamah partai politik.
-
DPR berkomitmen memperkuat transparansi serta partisipasi publik dalam legislasi dan kebijakan lainnya.
Dampak pada Hak Keuangan DPR
Dalam keterangan resmi, Dasco menegaskan bahwa DPR akan memangkas fasilitas dan tunjangan demi menyesuaikan dengan 17+8 Tuntutan Rakyat. Setelah pemangkasan, anggota DPR menerima take home pay sekitar Rp65 juta per bulan.
Rinciannya terdiri dari gaji pokok Rp4,2 juta, tunjangan jabatan Rp9,7 juta, serta beberapa tunjangan melekat lainnya dengan total Rp16,7 juta. Sementara tunjangan konstitusional, termasuk komunikasi, kehormatan, fungsi pengawasan, hingga legislasi, mencapai Rp57,4 juta. Setelah dipotong pajak 15 persen, total yang diterima anggota DPR adalah Rp65,59 juta.
Daftar 17+8 Tuntutan Rakyat
Secara garis besar, daftar 17+8 Tuntutan Rakyat menekankan tiga hal utama:
-
Penghentian kenaikan gaji dan fasilitas DPR.
-
Transparansi penuh terhadap penggunaan anggaran negara oleh DPR.
-
Penegakan integritas dengan menindak anggota dewan yang melanggar etika dan hukum.
Selebihnya, poin tuntutan lain ditujukan kepada presiden, partai politik, TNI, Polri, dan kementerian terkait sektor ekonomi agar memperbaiki tata kelola negara.
Dengan munculnya tuntutan ini, publik menaruh harapan agar DPR tidak hanya berhenti pada janji, tetapi benar-benar membuka ruang partisipasi rakyat dalam setiap kebijakan. Bagi masyarakat sipil, langkah ini menjadi momentum penting untuk mengawasi kinerja wakil rakyat dan memastikan isi 17+8 Tuntutan Rakyat benar-benar dijalankan.
