Jakarta – Lembaga Survei SMRC merilis hasil survei terkait warga muslim yang percaya atau tidak dengan isu kriminalisasi ulama. Hasilnya sebanyak 60 persen warga muslim tidak percaya isu kriminalisasi ulama.
Survei tersebut dilakukan pada rentang 28 Februari hingga 8 Maret 2021. Survei yang dilakukan terhadap 1.064 responden dengan metode multistage random sampling, margin of error kurang lebih 3,07 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen dengan asumsi simple random sampling. Responden terpilih dilakukan secara tatap muka. Kemudian dilakukan quality control dengan mendatangi kembali 20 persen responden yang sudah diwawancarai.
Survei ini dilatarbelakangi ada peristiwa bentrok yang mengakibatkan 6 laskar FPI tewas. Serta pada akhir Desember 2020 pemerintah telah membubarkan FPI dan melarang kegiatannya. Tiga tahun sebelumnya (2017) pemerintah juga telah membubarkan HTI.
SMRC menanyai responden dengan pertanyaan ‘ada berbagai pendapat tentang pemerintahan sekarang di bawah kepemimpinan Joko Widodo. Diantara pendapat berikut seberapa percaya atau tidak percaya Ibu/Bapak bahwa pendapat tersebut benar?’. Berikut pertanyaannya, ‘Pemerintah atau negara sekarang sering menjadikan ulama sebagai orang yang melakukan pelanggaran hukum atau kriminalisasi ulama? Apakah anda percaya pada angka tersebut atau tidak’.
Hasilnya:
1. 3 persen responden menjawab sangat percaya pemerintah melakukan kriminalisasi ulama
2. 24 persen responden menjawab percaya
3. 54 persen responden menjawab tidak percaya
4. 6 persen responden menjawab sangat tidak percaya
5. 13 persen responden menjawab tidak tahu atau tidak jawab
Jika ditotal sebanyak 60 persen dari umat islam dalam responden ini menyatakan tidak percaya pemerintah melakukan kriminalisasi ulama. Namun ada 27 persen yang menyatakan percaya pemerintah melakukan kriminalisasi ulama.
“Kalau kita gabung antara yang tidak percaya dan yang sangat tidak percaya itu maka ada 60 persen warga kita yang tidak percaya dengan isu kriminalisasi ulama. Cukup besar bedanya dengan yang percaya kalau digabung angkanya 27 persen,” kata Manajer Program SMRC, Saidiman Ahmad, dalam konferensi pers bertajuk Rilis Survei SMRC: Sikap publik nasional terhadap FPI dan HTI, yang ditayangkan di SMRC TV, Senin (6/4/2021).
“Ada 60 persen warga muslim di Indonesia yang tidak percaya isu mengenai kriminalisasi ulama,” katanya.
Ia mengungkap terhadap kedua pertanyaan ini khusus diberikan kepada responden muslim. Survei SMRC mengungkap dari responden berbasis massa pendukung partai, massa pendukung PKS (57%) cenderung mempercayai pemerintah sekarang sering melakukan kriminalisasi agama.
“Proporsi pemilih partai PKS ada 56% yang menyatakan percaya dengan isu bahwa sekarang pemerintah sering melakukan kriminalisasi agama. Setelah PKS disusul PAN (41%), paling sedikit massa PPP (15%).
Kemudian dilihat dari responden berbasis massa pemilih calon presiden, yang percaya isu negara sering melakukan kriminalisasi terhadap ulama paling banyak datang dari massa pemilih Anies Baswedan (51%), kemudian massa pemilih Anies Baswedan (62%) juga cenderung percaya isu keinginan umat Islam sering dibungkam oleh pemerintah.
“Dari massa pemilih calon presiden yang percaya negara sering melakukan kriminalisasi terhadap ulama paling banyak datang dari massa pemilih Anies Baswedan,” katanya.
Survei SMRC menyebut bahwa warga muslim yang percaya dengan isu kriminalisasi agama, isu umat islam dibungkam, dakwah islam dibatasi paling banyak datang dari warga pendapatan lebih besar (lebih dari 2 juta sebanyak 36%).
Kemudian dari segi etnis paling banyak berasal dari etnis Minang (60%) dan Betawi (42%). Kemudian dilihat dari sebaran wilayah, responden yang berasal dari DKI Jakarta cenderung mempercayai isu-isu terkait kriminalisasi ulama (41%), percaya isu keinginan umat Islam sekarang sering dibungkam (59%), percaya isu dakwah Islam sekarang sering dibatasi pemerintah (58%), setuju jika pendakwah mendapat harus izin pemerintah (46%).
“Warga muslim yang percaya dengan isu di atas itu lebih banyak datang dari kelompok warga yang ada di DKI (41%). Sementara untuk persetujuan bahwa pendakwah harus mendapat izin dari pemerintah yang setuju paling banyak itu datang dari DKI (58%), Jabar (39%),” ucapnya.
Kemudian SMRC juga menanyai responden dengan pertanyaan ‘keinginan umat Islam sekarang sering dibungkam oleh pemerintah/negara’. Hasilnya sebanyak 54 persen warga menjawab tidak isu tersebut.
Hasil survei:
1. 3 persen responden menjawab sangat percaya isu tersebut
2. 29 persen responden menjawab percaya
3. 50 persen responden menjawab tidak percaya isu tersebut
4. 4 persen responden menjawab sangat tidak percaya isu tersebut
5. 14 persen responden menjawab tidak tahu atau tidak jawab
“Ada 54 persen warga muslim Indonesia yang tidak percaya bahwa sekarang ini keinginan umat islam sering dibungkam oleh pemerintah,” ujarnya.
Hasil temuan SMRC menilai 54 persen masyarakat tidak setuju pemerintah membungkam keinginan umat islam. Namun cukup banyak yang setuju yaitu 32 persen.
Hasil survei SMRC mengungkap responden yang paling banyak percaya terhadap isu ‘sekarang keinginan umat Islam sering dibungkam oleh pemerintah/negara’ datang dari massa pemilih PKS (67%), Demokrat (42%), Gerindra (42%).
Sementara itu dari basis responden yang paling banyak percaya terhadap isu ‘bahwa dakwah islam sekarang sering dibatasi pemerintah’ itu datang dari massa PKS (67%), PKB (41%), PAN (41%), Demokrat (41%).
SMRC juga menanyai responden dengan pertanyaan ‘Apakah Ibu/Bapak sangat setuju, setuju, tidak setuju atau sangat tidak setuju jika pendakwah agama (ustaz, pendeta, pastor, biksu) harus mendapat izin pemerintah. Hasilnya 3 persen menyatakan sangat setuju, 35 persen menyatakan setuju, 50 persen responden menyatakan tidak setuju, 5 persen masyarakat menjawab sangat tidak setuju, dan 7 persen yang menyatakan tidak tahu atau tidak jawab.
“Di antara umat islam 54% itu bersikap bahwa mereka tidak setuju bahwa dakwah harus mendapat izin dari pemerintah. Secara umum umat Islam merasa memiliki kebebasan untuk melaksanakan kegiatan keagamaan mereka dan mereka tidak setuju jika ada upaya melakukan pembatasan misalnya dengan bahwa pendakwah harus mendapatkan izin dari pemerintah,” sambungnya.
Sementara itu dari segi responden yang setuju dengan isu agar pendakwah, ustadz, pastor, pendeta mendapat izin dari pemerintah paling banyak dari massa pemilih PDIP (48%), Demokrat (47%) dan yang menyatakan tidak setuju paling banyak datang dari responden dengan basis massa PKS (73%), Golkar (69%).
“Tentang usulan pendakwah harus mendapatkan izin pemerintah yang paling banyak menolak itu adalah massa pemilih Pak Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, dan yang menyatakan persetujuan paling banyak datang dari massa AHY (45%), Ganjar Pranowo (43%(, dan Ridwan Kamil (42%). (yld/tor)
sumber : detikcom
