Jakarta – Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan mengatakan Polri bakal menindak tegas siapa pun yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk praktik mafia di pelabuhan.
“Polri bersama stakeholder akan mengawasi dan melakukan penindakan terhadap segala bentuk gangguan kamtibmas yang terjadi di pelabuhan,” kata Ramadhan di Mabes Polri pada Jumat, 12 November 2021.
Prinsipnya, kata dia, Polri selalu mendukung pemulihan ekonomi nasional di tengah upaya pengendalian pandemi COVID-19. Dalam hal ini, peran Polri secara sungguh-sungguh mendukung kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat.
“Peran tersebut dilakukan dengan prinsip pandemi terkendali, ekonomi bergeliat dan pulih, sehingga target pertumbuhan tercapai,” ujarnya.
Oleh karena itu, Ramadhan kembali menyampaikan perlu kerja sama stakeholder untuk mengatasi dan menuntaskan persoalan praktik kecurangan atau mafia di pelabuhan.
“Karena hal ini merupakan salah satu menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat dan juga mengganggu proses pemulihan ekonomi nasional,” jelas dia.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan merasa geram dengan banyaknya permainan kotor di pelabuhan Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri diminta berani menindak tegas ‘mafia’ pelabuhan.
“Saya mohon KPK dengan kejaksaan, polisi ayo kita ramai-ramai bentuk task force untuk memonitoring ini. Ini saya kira bagus dipenjarakan,” kata Luhut, Kamis, 11 November 2021.
Luhut menilai, sistem pelabuhan di Indonesia masih belum efisien. Karena itu Pemerintah saat ini tengah mengusahakan mengatur sistem yang membuat kerja seluruh pelabuhan di Indonesia menjadi efisien.
“Tahapan untuk memangkas birokrasi sudah kita lakukan, pemerintah juga sudah launching Batam Logistic Ecosystem sebagai pilot project di mana penyederhanaan proses logistik dan operasi nonstop di pelabuhan dapat mempersingkat waktu layanan, mendorong lebih banyak investasi yang maju,” kata Luhut.
Namun, salah satu masalah pemerintah untuk mengefisienkan pelabuhan adalah pihak-pihak yang bermain di sana. ‘Mafia’ itu memaksa sistem tetap ribet di saat pemerintah mau meringkasnya.
“Berdasarkan hasil monitoring di lapangan, nilai ini masih belum dapat perhatian karena belum direalisasikan sesuai dengan best practice benchmarks. Misalnya, digitalisasinya belum mencapai level seperti Tanjung Priok,” kata Luhut.
sumber : VIVA
