Pengamat politik, Eep Saefuloh Fatah, menilai politik identitas bukanlah solusi politik bagi umat Islam.
Pernyataan tersebut disampaikan Eep dalam acara “Sarasehan Kode Etik Ukhuwah Islam dalam Bidang Politik” yang diselenggarakan oleh Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI, Rabu (30/3).
“Ancaman pemilu 2024 termasuk politisasi identitas. Kita telah belajar di gelaran pemilu sebelumnya tentang model politik ini. Oleh karena itu, pada pemilu 2024 pentingnya menjadikan politik jalan keluar sebagai substitusi politik identitas,” ungkap Eep.
Eep mengatakan perkembangan politik identitas akan menghasilkan ledakan ekspektasi publik yang luar biasa, seperti yang terlihat di Indonesia pada 2 pemilu sebelumnya, yakni Pilpres 2014 dan Pilkada DKI 2017. Dimana dikotomi yang sangat lama bertahan di perjuangan politik yang melelahkan.
Selain menggantikan politik identitas, isu-isu yang akan dibahas pada pemilihan umum 2024, menurut Eep, adalah pandemi dan resesi. Jalan keluar dari resesi dari sudut pandang demokrasi adalah dengan mengadakan pemilihan umum.
Eep melihat pandemi Covid 19 sebagai muqaddimah yang unik untuk mengakomodir pemilu 2024. Meski jarak antara pandemi dan pemilu 2024 cukup jauh, namun jika melihat fenomena budaya yang ada, maka pandemi belum berakhir.
“Dampak dari pandemi tidak dapat dengan cepat dan mudah dituntaskan, sekalipun virus Corona telah hilang. Resesi akibat pandemi global yang menyeluruh dirasakan pula oleh bangsa-bangsa lain di dunia,” tutur alumni FISIP Universitas Indonesia tersebut.
Sebagai Pengamat Politik, Eep menilai, Pemilu 2024 merupakan tahun yang ditandai kesulitan hidup bagi para pemilih. Hal ini dijelaskannya berdasarkan survei nasional pada akhir tahun 2020 yang menunjukkan angka yang cukup besar untuk kesulitan ekonomi dirasakan pemilih Indonesia.
Data tersebut menyebutkan lebih dari 80 persen pemilih mengalami penurunan pendapatan secara drastis, terdapat 72 persen pemilih mengalami kemerosotan ekonomi, dan 36 persen pemilih kehilangan pekerjaan mereka.
“Di samping data tersebut, terdapat 4 kesulitan besar pada Pemilu 2024 nanti yaitu terkait kemiskinan, tingginya kebutuhan pokok, sulitnya lahan pekerjaan, dan kasus korupsi yang masih merajalela. Keempat problematika tersebut harus jadi perhatian penting bagi semua pihak,” imbuhnya.
Lebih lanjut, masih berkaitan dengan keterlibatan semua pihak dalam upaya mendinginkan pertentangan identitas pada pemilu 2024, Eep merekomendasikan agar MUI membentuk desk Pemilu yang akan datang.
Fungsi dari desk Pemilu menurutnya sebagai pihak yang melakukan monitoring, evaluasi, dan advokasi. Salah bentuk advokasi yang diperlukan MUI adalah menjadi sumber pendinginan ketegangan dan konflik di tengah masyarakat kala bergulirnya Pemilu nanti.
