PanggungPolitik.com – Jakarta – Apa yang dimaksud politik identitas ? Politik identitas mengacu pada kecenderungan orang-orang dari latar belakang tertentu untuk membentuk aliansi politik, sementara menjauh dari politik partai koalisi tradisional.
Hal ini dianggap telah memainkan peran yang sangat penting dalam memajukan hak-hak sipil bagi banyak kelompok minoritas, tetapi beberapa mengatakan bahwa membentuk asosiasi semacam ini berisiko mengacaukan pandangan orang terhadap kelompok lain, sementara yang lain berpendapat istilah itu sendiri bermasalah.
Politik identitas umumnya mengacu pada subset politik di mana kelompok orang dengan identitas ras, agama, etnis, sosial atau budaya yang sama berusaha untuk mempromosikan kepentingan atau kepentingan khusus mereka sendiri.
Alih-alih mengatur hanya di sekitar sistem kepercayaan, manifesto atau afiliasi partai, Stanford Encyclopedia of Philosophy mengatakan, politik identitas “biasanya bertujuan untuk mengamankan kebebasan politik dari konstituen tertentu yang terpinggirkan dalam konteks yang lebih besar”.
Politik identitas dapat diartikan sebagai cara berpolitik yang mengutamakan kepentingan kelompoknya yang didasari oleh kesamaan identitas, seperti agama, gender, budaya, dan lain-lain.
Politik identitas umumnya menunjukkan dua perbedaan, anatara kubu satu dengan kubu yang lainnya untuk mendapatkan suara terbanyak. Dalam arti lain, politik identitas akan mengelompokkan masyarakat menjadi dua bagian, seperti kelompok kaya dan kelompok miskin.
Umumnya, politik identitas dijadikan strategi menjelang Pemilu. Strategi tersebut dalam bentuk menjatuhkan lawannya dengan hal yang berkaitan dengan identitasnya.
Pertentangan akan dua identitas tersebut dapat memicu konflik di antara masyarakat dan jika dibiarkan dapat menghancurkan kestabilitasan negara.
Baca Juga : Kebijakan politik luar negeri di Indonesia
Apakah politik identitas pernah terjadi di Indonesia ?
Kita mungkin baru familiar dengar kata Politik Identitas di sekitaran tahun 2017 dimana pada saat itu dilaksakan Pemilu Gubernur DKI Jakarta.
Keras dan sporadisnya politik identitas pada saat itu membuat masyarakat tersegregasi dan terbelah menjadi dua kubu yang berlawanan , Petahana versus oposisi. Cebong versus Kampret.
Sebenarnya apa makna sesungguhnya dari politik identitas ? Uraian mengenai politik identitas tidak terlepas dari makna identitas itu sendiri.
Suparlan (2004:25) mengartikan identitas atau jati diri sebagai pengakuan terhadap seorang individu atau suatu kelompok tertentu yang menjadi satu kesatuan menyeluruh yang ditandai dengan masuk atau terlibat dalam satu kelompok atau golongan tertentu.
Penggabungan ke dalam kelompok atau golongan tertentu ini tentu tidak terlepas dari adanya rasa persamaan yang didasari oleh sebuah identitas.
Identitas atau jati diri ini terdapat dalam berbagai bentuk dan jenis seperti identitas gender, agama, suku, profesi, dll. Sehingga perkumpulan yang didasarkan pada satu kesamaan identitas akan membentuk sebuah kelompok identitas.
Politik identitas sendiri merupakan penjabaran dari identitas politik yang dianut oleh warga negara berkaitan dengan arah politiknya.
Politik identitas lahir dari sebuah kelompok sosial yang merasa diintimidasi dan didiskriminasi oleh dominasi negara dan pemerintah dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan.
Hal inilah yang kemudian menjadi dasar lahirnya politik identitas dalam persoalan kenegaraan.
Baca Juga : Pemilu 2024, KPU Targekan 99% Partisipasi Masyarakat Indonesia
Tangtangan politik identitas kedepan
Jadi apa yang dimaksud politik identitas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya politik identitas adalah sebuah cara berpolitik yang didasarkan pada kesamaan identitas , di Indonesia sendiri politik identitas kerap dikerucutkan menjadi dua kelompok, yaitu nasionalis dan agamis.
Kami tidak akan membahas mengapa bisa terbagi menjadi dua kelompok seperti diatas , namun saya akan membahas bagaimana dampak dari politik identitas ini bagi bangsa dan negara kita.
Politik identitas memberikan ruang besar bagi terciptanya keseimbangan dan pertentangan menuju proses demokratisasi sebuah negara. Apabila tidak dikelola dengan tepat dan bijak akan menyebabkan hancurnya stabilitas negara.
Pertentangan antara kedua-dua identitas tersebut dapat mengancam kestabilan negara apabila pemerintah tidak memiliki political will dalam menengahi isu ini.
Bukan saja kepentingan politik yang dipertaruhkan melainkan juga kepentingan masyarakat luas, sebab politik identitas sebagai politik perbedaan merupakan tantangan tersendiri bagi tercapainya sistem demokratisasi yang mapan.
Baca Juga : Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi, Partai Politik dan Sistem Pemilu Dinilai Perlu Perbaikan
Dapatkan informasi terupdate berita edukasi Politik setiap hari dari PanggungPolitik.com. Untuk kerjasama lainya bisa kontak email atau sosial media kami.
