Jakarta – Doktor politik lulusan University of Queensland, Australia, Ahmad Khoirul Umam, mendorong Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko di-reshuffle. Umam tak setuju dengan langkah Moeldoko dalam konflik Partai Demokrat.
“Manuver politik Moeldoko terkait pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang menabrak etika dan logika berdemokrasi itu terbukti telah menyeret nama baik Istana Presiden dan sejumlah pejabat tinggi negara,” kata Umam dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (15/4/2021).
Umam, yang juga Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, menyarankan Jokowi mengevaluasi Moeldoko agar tidak ada kesan negatif di publik. Menurutnya, Moeldoko sudah merugikan pemerintah dalam dua bulan terakhir.
“Tidak mudah bagi masyarakat untuk memisahkan sosok Moeldoko sebagai pribadi dengan Moeldoko sebagai Kepala KSP. Di situ, jelas ada muatan konflik kepentingan (conflict of interests), sebab posisi KSP itu jugalah yang diyakini mampu dimanfaatkan untuk melancarkan operasi politik,” katanya.
Pengajar di Universitas Paramadina ini meminta lingkaran Presiden menginvestigasi motif Moeldoko dalam konflik Partai Demokrat. Dia menduga Moeldoko sudah menyalahgunakan kekuatan.
“Jika memang itu dilakukan dengan kesengajaan, maka patut diduga ada penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), karena yang bersangkutan telah memperdagangkan pengaruh (trading of influence). Jadi, Presiden Jokowi patut mengevaluasi posisi KSP Moeldoko,” ujar Umam.
Kabinet Indonesia Maju diterpa isu reshuffle setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) meleburkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Ristek (Kemenristek) menjadi satu serta membentuk Kementerian Investasi.
Juru bicara Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Masduki Baidlowi, menyebut Ma’ruf sudah diajak Jokowi bicara reshuffle. Namun, Masduki tidak memerinci lebih jauh obrolan reshuffle kabinet itu.
“Kalau terkait dengan soal apakah nanti ada reshuffle, tentu Wapres udah rembukan, diajak rembukan oleh presiden,” kata Masduki.
Lihat juga Video: 3 Kriteria Menteri yang ‘Haram’ Di-reshuffle Kata Pengamat Politik
(gbr/tor)
