PanggungPolitik – Dalam konteks demokrasi, Pemilihan Umum (Pemilu) memiliki peranan penting dalam menentukan pemimpin dan arah negara. Di Indonesia, peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangatlah vital dalam mengatur jalannya proses Pemilu.
Pada tahun 2023, KPU mengeluarkan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 yang menjadi panduan utama dalam aturan kampanye. Mari kita telaah lebih dalam mengenai aturan-aturan ini.
Mengenali PKPU Nomor 15 Tahun 2023
PKPU Nomor 15 Tahun 2023 adalah pedoman resmi dari KPU yang mengatur proses kampanye dalam Pemilu 2024. Aturan ini dirancang untuk membimbing peserta kampanye, tim kampanye, dan juga masyarakat umum dalam melaksanakan kampanye dengan cara yang tertib, adil, dan tetap menjunjung tinggi prinsip demokrasi.
Larangan Pemasangan Bahan Kampanye di Tempat Umum
Pasal 70 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 melarang pemasangan bahan kampanye di tempat umum seperti:
- Tempat ibadah
- Rumah sakit
- Institusi pendidikan
- Gedung pemerintah
- Jalan-jalan protokol
- Taman
Tujuannya adalah agar kampanye tidak mengganggu aktivitas sehari-hari masyarakat dan juga untuk menjaga keindahan lingkungan.
Baca Juga : Ketentuan Mengenai Alat Peraga Kampanye dan Tahapan Pemilu 2024
Larangan Tindakan dan Perilaku dalam Kampanye
Pasal 72 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 mengatur larangan tindakan dan perilaku tertentu dalam kampanye. Dalam hal ini, para peserta kampanye dilarang:
- Mempertanyakan dasar negara Pancasila
- Melakukan kegiatan yang dapat merusak kesatuan negara
- Menghina individu atau kelompok
- Menggunakan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam kampanye
Larangan ini bertujuan untuk memelihara etika dan ketertiban selama proses kampanye.
Penggunaan Fasilitas Negara dalam Kampanye
PKPU Nomor 15 Tahun 2023 juga melarang penggunaan fasilitas negara dalam kampanye. Pasal 76 menjelaskan bahwa pejabat negara, pejabat daerah, dan aparatur sipil negara dilarang melakukan tindakan yang mendukung atau merugikan salah satu peserta Pemilu sebelum, selama, dan setelah masa kampanye. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya keberpihakan dan menjaga netralitas negara dalam proses demokrasi.
Jadwal Kampanye Pemilu 2024
Jadwal kampanye Pemilu 2024 diatur dalam beberapa tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU. Berikut adalah tahapan-tahapan tersebut:
- 28 November 2023 – 10 Februari 2024: Masa ini mencakup pertemuan terbatas, tatap muka dengan masyarakat, penyebaran materi kampanye kepada publik, pemasangan alat peraga kampanye di tempat umum, debat pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta kampanye melalui media sosial.
- 21 Januari – 10 Februari 2024: Tahap ini meliputi kampanye melalui rapat umum, iklan di media cetak, media elektronik, dan media daring.
- 11 – 13 Februari 2024: Masa tenang, di mana segala bentuk kampanye dilarang.
- 2 – 22 Juni 2024: Jika terdapat putaran kedua Pemilihan Presiden (Pilpres), maka akan ada kampanye tambahan.
- 23 – 25 Juni 2024: Masa tenang menjelang putaran kedua (jika ada).
Baca Juga : .Alami Tindakan Premanisme, Laporkan Segera ke Call Center 110 !
Konsekuensi Pelanggaran Aturan Kampanye
PKPU Nomor 15 Tahun 2023 menetapkan bahwa pelanggaran terhadap aturan kampanye akan dikenai sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kampanye mematuhi aturan yang telah ditetapkan, sehingga integritas dan prinsip demokrasi Pemilu tetap terjaga.
Aturan kampanye melalui PKPU Nomor 15 Tahun 2023 memberikan landasan yang kuat bagi jalannya Pemilu 2024 yang adil dan demokratis. Mulai dari larangan pemasangan bahan kampanye di tempat umum, larangan tindakan dan perilaku yang tidak pantas, hingga pengendalian penggunaan fasilitas negara, semua dirancang untuk menjaga integritas proses demokrasi yang sehat.
Pertanyaan Umum
- Apa tujuan dari PKPU Nomor 15 Tahun 2023? Tujuan utamanya adalah mengatur jalannya kampanye Pemilu 2024 agar berlangsung dengan adil dan tertib, serta menjunjung tinggi prinsip demokrasi.
- Apa saja yang termasuk dalam larangan pemasangan bahan kampanye di tempat umum? Larangan tersebut mencakup tempat ibadah, rumah sakit, institusi pendidikan, gedung pemerintah, serta beberapa lokasi umum lainnya.
- Apa konsekuensi dari pelanggaran aturan kampanye? Pelanggaran aturan kampanye akan berujung pada sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku, guna memastikan kepatuhan terhadap aturan dan prinsip Pemilu.
Baca Juga : KPU Bali Tetapkan Tidak Ada Lagi Perbaikan Berkas Caleg untuk Pemilu 2024
Dapatkan informasi terupdate berita edukasi Politik setiap hari dari PanggungPolitik.com. Untuk kerjasama lainya bisa kontak email atau sosial media kami lainya.
