Panggungpolitik – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) belakangan dikabarkan mangkrak. Hal ini terjadi imbas anggaran yang diblokir.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi), pun menjadi salah satu pihak yang diincar untuk ditanyai tanggapannya terkait anggaran IKN yang diblokir.
Jokowi pun akhirnya memberikan tanggapan terkait isu pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sempat disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Dody Hanggodo.
Meski singkat, Jokowi meminta agar persoalan ini ditanyakan langsung kepada pemerintah di bawah Kepala Otorita IKN, seolah-olah ia tak ingin lagi dikaitkan tentang masalah IKN.
“Tanyakan ke Kepala Otorita, tanyakan pemerintah,” ujar Jokowi dalam pernyataannya kepada media, seperti dikutip Senin (10/02).
Jokowi juga mengungkapkan bahwa ia beberapa kali berkomunikasi dengan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.
Namun, menurutnya, percakapan tersebut tidak menyentuh pembahasan teknis terkait IKN.
“Kadang hanya soal kabar, seperti ‘Sehat, Pak Bas?’ atau ‘Keluarga gimana?” tambahnya dengan nada santai.
Dalam kesempatan yang sama, Jokowi menegaskan bahwa pembangunan IKN sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah saat ini.
“(Membahas soal IKN) itu kan urusan pemerintah, jangan ditarik-tarik. Progres ya ke Presiden, ke menteri,” pungkas Jokowi.
Isu pemblokiran anggaran pembangunan IKN pertama kali mencuat setelah Menteri PUPR, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa belum ada kejelasan terkait alokasi dana untuk proyek tersebut.
“Anggaran kita diblokir semua. Kok tanya progres gimana sih, anggarannya yang nggak ada,” tandas dia.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kondisi ini terjadi akibat pemangkasan anggaran berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025. Pemangkasan tersebut berdampak pada Kementerian PUPR yang kehilangan anggaran sebesar Rp81,38 triliun.
Dalam suasana yang cenderung serius, Dody sempat berseloroh, “Progresnya? Ya, buat beli makan siangnya Pak Menteri,” ujarnya disertai tawa ringan.
Dengan anggaran yang masih diblokir, Dody menekankan bahwa kementeriannya akan fokus pada program-program yang lebih mendesak.
Salah satu prioritas utama adalah memastikan kelancaran transportasi mudik Lebaran 2025. “Kita sukseskan Lebaran dulu, setelah itu baru kita diskusikan lagi soal IKN,” katanya.
Meski menghadapi tantangan anggaran, Dody tetap optimis bahwa pembangunan IKN akan berjalan sesuai rencana. Ia juga menambahkan bahwa hingga akhir Desember 2024, progres fisik pembangunan IKN telah mencapai 87,9% dengan total anggaran yang terserap sebesar Rp40,29 triliun.
Pembangunan IKN tetap menunjukkan pencapaian yang signifikan meskipun berada dalam kondisi anggaran terbatas.
Berdasarkan laporan dari Dody, hingga 31 Desember 2024, hampir 88% dari target pembangunan telah terlaksana. Proyek ini dipandang sebagai langkah strategis untuk menciptakan pusat pemerintahan baru yang berkelanjutan.
Namun, tantangan utama yang saat ini dihadapi adalah kelanjutan alokasi anggaran. Dody menegaskan bahwa pembahasan mengenai dana pembangunan akan dilanjutkan setelah penyelesaian program prioritas seperti mudik Lebaran.
Meskipun menghadapi isu pemblokiran anggaran, Jokowi dan pemerintah menunjukkan sikap optimis terhadap keberlanjutan proyek IKN.
Dengan progres yang sudah hampir mencapai 90%, proyek ini diharapkan tetap menjadi prioritas dalam agenda pembangunan nasional.
Dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, sangat penting untuk memastikan keberhasilan IKN sebagai simbol masa depan Indonesia.
Sebagai informasi tambahan, pembangunan IKN bukan hanya soal memindahkan pusat pemerintahan, tetapi juga upaya menciptakan kota modern yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dukungan anggaran yang memadai akan menjadi kunci sukses proyek ambisius ini.
