Panggungpolitik – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan arahan resmi terkait retret kepala daerah yang dijadwalkan berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada 21-28 Februari 2025.
Dalam surat edaran bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2/2025), Megawati meminta seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya untuk menunda kehadiran mereka di agenda tersebut.
Arahan tersebut disampaikan Megawati setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus buron Harun Masiku. Presiden RI ke-5 itu menegaskan bahwa kader partainya harus tetap siaga dalam menghadapi situasi ini.
Isi Instruksi Megawati kepada Kepala Daerah PDIP
Dalam surat yang dibagikan oleh Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, melalui aplikasi WhatsApp, terdapat dua poin utama dari arahan Ketua Umum PDIP itu.
Pertama, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP diminta menunda perjalanan menuju retret di Magelang.
“Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” demikian tertulis dalam poin pertama instruksi tersebut.
Lebih lanjut, ia meminta agar kader yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang segera menghentikan langkah mereka. “Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tambahnya dalam surat edaran tersebut.
Poin kedua menggarisbawahi pentingnya komunikasi. Anak dari Presiden Soekarno ini juga menginstruksikan kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP untuk selalu mengaktifkan alat komunikasi mereka. Arahan ini bertujuan agar mereka tetap siaga dan dapat merespons panggilan dari partai dengan cepat jika diperlukan.
Konteks Penundaan Retret Kepala Daerah
Retret kepala daerah, yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung di Akmil Magelang, merupakan agenda yang dirancang untuk membekali kepala daerah dengan wawasan strategis mengenai pengelolaan pemerintahan dan pengelolaan anggaran.
Namun, dinamika politik internal PDIP pasca-penahanan Hasto Kristiyanto menjadi alasan utama di balik penundaan partisipasi kader PDIP dalam acara tersebut.
Para kepala daerah dari PDIP diminta fokus menghadapi situasi di internal partai. Hal ini mencerminkan prioritas partai untuk menjaga konsolidasi dan soliditas kader di tengah tantangan yang sedang dihadapi.
Langkah Megawati ini menunjukkan sikap tegas partai dalam merespons situasi krusial. Arahan untuk menunda perjalanan ke retret kepala daerah sekaligus mengaktifkan komunikasi menunjukkan pentingnya disiplin organisasi dan koordinasi internal.
Penundaan ini juga menjadi momentum bagi PDIP untuk memperkuat strategi politiknya di tingkat nasional dan daerah, terutama dalam menghadapi isu-isu yang memengaruhi citra partai di publik.
Megawati berharap para kepala daerah dari partainya dapat tetap memegang teguh nilai-nilai partai dan bersiap menghadapi tantangan ke depan. Kader PDIP diharapkan menjaga integritas dan disiplin sebagai perpanjangan tangan partai di pemerintahan daerah.
Instruksi Megawati menegaskan bahwa keberhasilan partai tidak hanya bergantung pada strategi politik, tetapi juga pada kedisiplinan dan kesetiaan kader dalam menjalankan arahan organisasi. Di tengah dinamika politik yang kompleks, Megawati mengingatkan kadernya untuk tetap siaga dan bekerja sama demi kepentingan bersama.
