Panggungpolitik – Jerome Polin ikut bersuara pasca demonstrasi yang terjadi bebebrapa waktu terakhir, yang menyebabkan kericuhan di Indonesia.
Imbas demonstrasi tersebut, Jerome Polin serta sejumlah pesohor tanah air mengajukan sejumlah tuntutan kepada beberapa pihak di negeri ini.
Isi tuntutan itu pun dibagikan Jerome Polin dalam unggahan di Instagram miliknya @jeromepolin. Terlihat 17+8 tuntutan rakyat adalah tajuk yang dipilih.
Terihat ada dua tenggat waktu yang berbeda yang diajukan untuk setiap tuntutan. Dalam tuntutan yang pertama adalah untuk jangka waktu pendek yakni terhitung hingga 5 September 2025.
Sementara tuntutan kedua memiliki tenggat waktu jangka panjang atau 1 tahun, yang diharapkan dapat diselesaikan hingga 1 September 2026.
Unggahan terkait 17+8 tuntutan rakyat bahkan menjadi perbincangan luas di platform X dan Instagram. Sejumlah warganet langsung menandai akun Presiden Prabowo dan DPR untuk menegaskan aspirasi mereka.
Dalam unggahannya, Jerome juga menekankan pentingnya pemerintah mendengar suara masyarakat. “Masyarakat menunggu dan meminta dibuktikan jika suara rakyat didengar,” tulisnya.
Jerome juga mengajak masyarakat untuk tetap fokus pada substansi tuntutan, tidak terpecah oleh narasi lain, serta mengawal perjuangan hingga tuntas. Unggahan ini mendapat dukungan dari banyak pengikutnya yang sebagian besar berasal dari generasi muda.
Lantas apa saja isi tuntutan yang tertuang dalam tuntutan 17+8 tersebut? simak info lengkapnya berikut ini:
Tuntutan dalam 1 Minggu
Berikut adalah tuntutan dengan deadline 1 pekan yaitu pada 5 September 2025:
Tugas Presiden Prabowo
– Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran
– Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan
Tugas Dewan Perwakilan Rakyat
– Bekukan kenaikan gaji/ tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun)
– Publikasikan transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR)
– Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK)
Tugas Ketua Umum Partai Politik
– Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik
– Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis
– Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil
Tugas Kepolisian Republik Indonesia
– Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan
– Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia
– Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM
Tugas TNI (Tentara Nasional Indonesia)
– Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil
– Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri
– Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi
Tugas Kementerian Sektor Ekonomi
– Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia
– Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak
– Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing
Tuntutan Dalam 1 Tahun
Berikut adalah tuntutan dengan tenggat 1 tahun, yaitu 31 Agustus 2026:
Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran
Lakukan audit independen yang diumumkan ke publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN
Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagai mana mestinya
Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor
DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.
Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis
DPR harus merevisi UU Kepolisian. Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.
TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.
Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas
Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan
Tinjau serius kebijakan PSN & prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Évaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN
