Panggungpolitik – Gelombang kritik publik yang merebak dalam beberapa pekan terakhir akhirnya berbuah langkah tegas dari partai politik. Sejumlah anggota DPR dinonaktifkan setelah ucapan dan tindakan mereka dianggap tidak pantas serta mencederai perasaan masyarakat. Dari lima nama yang dijatuhi sanksi, empat di antaranya berasal dari dua partai besar: NasDem dan PAN.
Keputusan mengejutkan datang dari Partai NasDem. Dalam siaran pers resmi yang ditandatangani Ketua Umum Surya Paloh dan Sekjen Hermawi Taslim, diumumkan bahwa dua anggota DPR dari Fraksi NasDem, yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, resmi dinonaktifkan mulai 1 September 2025.
Dalam pernyataan tersebut, NasDem menegaskan bahwa perilaku yang melukai hati rakyat tidak sesuai dengan garis perjuangan partai. Partai menilai wakil rakyat seharusnya menjadi penyambung aspirasi, bukan sebaliknya menimbulkan kekecewaan.
Sebelumnya, Ahmad Sahroni sudah lebih dahulu dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR dan dipindahkan ke Komisi I. Sementara itu, Nafa Urbach diketahui menjabat sebagai Bendahara Fraksi NasDem sekaligus anggota Komisi IX DPR. Charles Meikyansah, Ketua DPP NasDem sekaligus anggota DPR, turut membenarkan kebenaran surat keputusan tersebut.
Tidak hanya NasDem, PAN juga mengambil langkah serupa. Melalui keterangan resmi Wakil Ketua Umum Viva Yoga, partai berlambang matahari putih itu memutuskan menonaktifkan dua kader populernya, yakni Eko Patrio dan Uya Kuya, sebagai anggota DPR RI per 1 September 2025.
Nama Eko Patrio mencuat setelah videonya berjoget di sidang tahunan MPR beredar luas di media sosial. Meski menegaskan bahwa aksinya dilakukan setelah sidang selesai, Eko Patrio menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Ia mengaku menyesal dan berkomitmen untuk lebih berhati-hati.
Hal serupa juga disampaikan oleh Uya Kuya. Politikus PAN yang dikenal sebagai figur publik itu menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud menimbulkan kegaduhan. Dalam pernyataannya, Uya Kuya berjanji akan memperbaiki sikap dan lebih sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai wakil rakyat.
Langkah yang diambil NasDem dan PAN menunjukkan adanya komitmen baru dalam penegakan disiplin politik. Dinonaktifkannya anggota DPR seperti Ahmad Sahroni, Uya Kuya, hingga Eko Patrio menegaskan bahwa partai tidak ingin reputasinya tercoreng oleh tindakan individu.
Publik menilai kebijakan ini sebagai sinyal bahwa partai mulai mendengarkan suara rakyat. Penonaktifan anggota dewan diharapkan tidak hanya menjadi hukuman, tetapi juga pengingat bagi politisi lain bahwa amanah masyarakat tidak bisa ditukar dengan popularitas atau sensasi.
Fenomena anggota DPR dinonaktifkan oleh partai seperti yang menimpa Ahmad Sahroni dari NasDem serta Uya Kuya dari PAN menjadi momentum penting bagi pembenahan etika politik nasional. Dengan langkah tegas ini, partai politik diharapkan mampu menjaga kredibilitasnya sekaligus mengembalikan kepercayaan rakyat.
