Panggungpolitik – Presiden Prabowo Subianto akhirnya memberikan pernyataan terbuka terkait gelombang aspirasi publik yang dikenal sebagai Tuntutan 17+8.
Dalam pertemuan maraton bersama sejumlah pemimpin redaksi di kediamannya di Hambalang, Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk mendengarkan kritik, menjaga transparansi, serta memastikan keamanan rakyat di tengah situasi politik dan sosial yang penuh gejolak.
Pertemuan yang berlangsung sejak pagi hingga mendekati tengah malam itu menjadi momentum penting. Awalnya, undangan pertemuan sempat disambut skeptis oleh beberapa pimpinan media. Namun, setelah perdebatan internal, mereka sepakat hadir dengan syarat ada sesi on the record yang bisa dipublikasikan. Desakan itu akhirnya dipenuhi, meski baru pada penghujung pertemuan Presiden bersedia memberikan jawaban resmi.
Di hadapan para jurnalis, Prabowo menekankan bahwa sebagian besar tuntutan masyarakat bersifat masuk akal dan dapat dibicarakan secara terbuka.
Ia menyebut pembentukan tim investigasi independen sebagai salah satu usulan yang patut dipertimbangkan. “Banyak aspirasi yang wajar dan normatif, kita bisa bahas dengan baik,” ujarnya.
Gelombang demonstrasi mahasiswa pada 25 Agustus, disusul aksi lanjutan 28–30 Agustus 2025, melahirkan daftar tuntutan rakyat yang viral di media sosial. Dokumen berjudul Transparansi, Reformasi, Empati itu dirumuskan oleh aktivis sipil, akademisi, hingga konten kreator populer. Isinya menyoroti transparansi legislasi, kritik terhadap tunjangan DPR, hingga desakan penghentian kekerasan aparat.
Pemicu utama eskalasi adalah peristiwa tragis yang menewaskan Affan Kurniawan, pengemudi ojek online, akibat terlindas kendaraan taktis saat unjuk rasa. Peristiwa ini memperbesar kemarahan publik dan memperkuat seruan agar TNI ditarik dari tugas pengamanan sipil.
Menanggapi desakan penarikan TNI, Prabowo menyebut isu itu bersifat “debatable”. Menurutnya, tugas TNI adalah menjaga rakyat dari ancaman, termasuk kerusuhan dan tindakan anarkis. Ia mengonfirmasi bahwa permintaan bantuan pasukan TNI datang dari Polri dan sudah diterapkan sejak akhir Agustus.
Soal kriminalisasi demonstran, Presiden menegaskan bahwa unjuk rasa damai adalah hak konstitusional. “Tidak boleh ada kriminalisasi. Namun aksi harus damai, tidak boleh membawa senjata atau petasan yang membahayakan orang lain,” kata Prabowo. Ia memastikan aparat diminta bersikap proporsional, dan pelanggaran yang terjadi akan diproses.
Pertanyaan mengenai korban jiwa dan kekerasan aparat juga muncul. Najwa Shihab menyoroti keberpihakan pemerintah yang memberi penghargaan pada aparat terluka, sementara belum memberi perhatian setara kepada korban sipil. Prabowo menegaskan bahwa negara wajib menindak aparat yang tidak proporsional, namun juga mengingatkan bahwa aksi pembakaran fasilitas publik termasuk tindakan yang membahayakan nyawa.
Fondasi Ekonomi dan Program Prioritas
Di luar isu keamanan, Presiden juga menekankan kekuatan fundamental ekonomi Indonesia. Ia menyebut program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 25 juta penerima manfaat dan ditargetkan mencapai 80 juta lebih pada awal 2026. Nilai tukar petani yang meningkat disebut sebagai indikator keberhasilan pembangunan di desa dan kecamatan.
Prabowo juga menyoroti upaya pemerintah memberantas praktik tambang ilegal dan menyelamatkan kekayaan negara. Ia mengajak seluruh pihak menjaga persatuan, mengedepankan solusi damai, dan menolak narasi provokatif yang dapat melemahkan bangsa.
Pertemuan 6 September 2025 di Hambalang memperlihatkan sisi lain Presiden Prabowo yang lebih terbuka dalam merespons kritik publik. Meskipun banyak hal masih perlu dikawal, komitmen untuk berdialog, menindak aparat yang melanggar, serta menjaga stabilitas ekonomi menjadi pesan utama dari pertemuan panjang tersebut.
