JAKARTA – BEM Keluarga Mahasiswa UNNES mengkritik Rezim Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan DPR yang diketuai oleh Puan Maharani.
BEM KM Unnes lewat konten media sosial menjuluki Ketua DPR Puan Maharani sebagai The Queen of Ghosting.
Puan dinilai tak memiliki paradigma kerakyatan selama menjadi Ketua DPR.
Menanggapi hal itu, politikus PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu menilai kritik kepada pemerintah dan DPR adalah hal yang wajar.
Namun, menurut Masinton kritikan yang dilontarkan BEM UNNES tidak berbasis data yang akurat.
“Kritikan ya g dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa masih terlalu elitis, tidak membumi dan substansi kritik tidak berbasis data yang akurat,” kata Masinton saat dihubungi Tribunnews, Rabu (7/7/2021).
Dalam penjelasannya, BEM UNNES menyoroti produk legislasi yang dinilai kontroversi, satu diantaranya mengenai revisi UU KPK.
Masinton menegaskan, pembahasan dan revisi UU KPK tersebut tidak dilakukan pada kepemimpinan Puan Maharani.
“Pembahasan dan pengesahan revisi UU KPK dilakukan pada masa periode DPR RI tahun 2014-2019 saat itu Ketua DPR RI belum Mbak Puan. Adapun tahapan pembahasan rancangan Undang-undang dilakukan oleh seluruh elemen Fraksi di DPR RI bersama dengan pemerintah,” ujar legislator PDIP itu.
“Jika sudah disepakati lalu diagendakan dibawa dalam sidang paripurna untuk dimintakan persetujuan oleh seluruh Anggota dan Fraksi di DPR RI,” lanjutnya.
Selain substansi kritik yang tidak tepat, Masinton menilai penggunaan istilah asing dan juga momentum isu politik yang tidak tepat.
Saat ini dunia sedang dilanda pandemi virus Covid19.
Menurutnya, sebaiknya jika kritikan dan masukan yang dilakukan terkait dengan penanganan dan penanggulangan pandemi yang bisa ditujukan ke pemerintah pusat dan daerah.
“Isu ini lebih membumi dan dapat membantu masyarakat secara luas,” ucapnya.
“Ini sebagai masukan saya sebagai orang yang pernah beraktivitas di gerakan mahasiswa saat masih kuliah,” pungkasnya.
Baca juga: Kritik Jokowi The King of Lip Service, Ade Armando Singgung Riset BEM UI
