Panggungpolitik – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi mengungkap peran mantan Menteri Agama pada era Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Yaqut Cholil Qoumas, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penentuan kuota ibadah haji tahun 2023–2024. Dalam perkara yang sama, lembaga antirasuah juga menetapkan staf khusus Yaqut, Ishfah Abidal Aziz yang dikenal dengan nama Gus Alex, sebagai tersangka.
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa kasus ini berawal dari adanya tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu jemaah yang diberikan oleh Kerajaan Arab Saudi kepada Indonesia pada akhir 2023. Tambahan tersebut muncul setelah adanya komunikasi tingkat tinggi antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi.
“Bahwa Presiden Republik Indonesia pada saat itu ada kunjungan ke Saudi Arabia. Dan ketemu waktu itu adalah MBS ya, Muhammad bin Salman. Kemudian cerita terkait dengan bahwa antrean Haji, maksudnya antrean Haji yang reguler, itu sudah mencapai puluhan tahun gitu, seperti itu,” kata Asep kepada wartawan, Minggu (11/1).
Ia melanjutkan, tambahan kuota tersebut diberikan sebagai bentuk respons atas panjangnya antrean jemaah haji reguler di Indonesia yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
“Maka kemudian diberikanlah tambahan kuota. Yang biasanya 221.000, kemudian ditambah lah 20.000 kuota ini. Nah kuota ini diberikan oleh Kerajaan Saudi Arabia itu kepada negara,” sambungnya.
Asep menegaskan bahwa tambahan kuota haji tersebut diberikan kepada Negara Republik Indonesia, bukan kepada individu atau pejabat tertentu. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus sepenuhnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat luas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Bahwa kuota itu yang 20.000 itu diberikan oleh Pemerintah Saudi Arabia kepada Negara Republik Indonesia, bukan diberikan kepada perorangan, bukan diberikan kepada Menteri Agama, bukan diberikan kepada siapa yang, tapi kepada negara. Atas nama negara nanti untuk digunakan bagi rakyat Indonesia,” tutur Asep.
Namun, dalam pelaksanaannya, KPK menemukan adanya pembagian kuota yang dinilai tidak sesuai dengan aturan. Asep menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, kuota haji seharusnya dialokasikan sebesar 92 persen untuk jemaah haji reguler dan delapan persen untuk haji khusus. Akan tetapi, pembagian tersebut justru diubah menjadi sama rata.
“Tapi kemudian, oleh Menteri Agama pada saat itu, Saudara YCQ ini, kemudian dibagi lah menjadi 50 persen-50 persen, 10.000-10.000. Itu tentu tidak apa namanya, tidak sesuai dengan undang-undang yang ada. Itu titik awalnya ya di situ pembagiannya seperti itu, dari 10.000 – 10.000,” ujarnya.
Dalam proses tersebut, KPK juga mendalami peran staf khusus Menteri Agama. Menurut Asep, Gus Alex turut terlibat aktif dalam proses pembagian kuota yang menyimpang dari ketentuan.
“Saudara IAA ini adalah staf ahlinya, staf ahlinya ya. Ikut serta di dalam situ ya, turut serta di dalam proses pembagian,” kata Asep.
Tak hanya itu, penyidik KPK juga menemukan indikasi adanya aliran dana yang diduga sebagai kickback dari proses penentuan kuota tersebut.
“Kemudian juga dari proses-proses ini kami dalam penyidikan ini ya menemukan adanya aliran uang kembali gitu, kickback dan lain-lain gitu di sana. Jadi seperti itu ya peran yang secara umum kita temukan gitu,” lanjutnya.
KPK pun menetapkan Yaqut Cholil Qoumas dan Ishfah Abidal Aziz sebagai tersangka, serta memberlakukan larangan bepergian ke luar negeri sebelum penetapan tersebut diumumkan ke publik.
“Terkait dengan perkara kuota haji, kami sampaikan update-nya bahwa confirm KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Yang pertama saudara YCQ selaku eks Menteri Agama, dan yang kedua saudara IAA selaku stafsus Menteri Agama pada saat itu,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Jumat (9/1).
Hingga kini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menghitung besaran kerugian keuangan negara, sementara penyidik KPK telah memeriksa sejumlah saksi dari internal Kementerian Agama hingga pihak swasta.
