Panggungpolitik – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan secara rinci rangkaian peristiwa dugaan suap dalam pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara untuk periode 2021–2026. Pemaparan tersebut disampaikan bersamaan dengan pengumuman penetapan lima orang tersangka dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Minggu (11/1/2025).
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa perkara ini bermula pada rentang waktu September hingga Desember 2025. Saat itu, salah satu wajib pajak, yakni PT WP, menyampaikan laporan kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk periode pajak tahun 2023. Laporan tersebut kemudian menjadi dasar bagi aparat pajak untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Tim pemeriksa dari KPP Madya Jakarta Utara ditugaskan menelusuri potensi kekurangan pembayaran pajak atas laporan tersebut. Berdasarkan hasil penghitungan awal, ditemukan adanya selisih kewajiban pajak dalam jumlah signifikan.
“Jadi setelah dihitung oleh tim pemeriksa dari tim KPP Madya Jakarta Utara ini, PBB untuk PT WP ini kekurangan membayar Rp 75 miliar,” kata Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Minggu.
Atas temuan tersebut, PT WP mengajukan sanggahan sebanyak beberapa kali. Dalam proses keberatan itu, Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara, Agus Syarifudin, disebut meminta agar perusahaan melakukan pembayaran pajak secara “all in” senilai Rp 23 miliar. Dari jumlah tersebut, Rp 8 miliar diduga diminta sebagai fee pribadi dan untuk dibagikan kepada sejumlah pihak di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
Namun, PT WP menyatakan keberatan dan hanya menyanggupi pembayaran fee sebesar Rp 4 miliar. Setelah kesepakatan tercapai, pada Desember 2025, tim pemeriksa menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dengan nilai kewajiban pajak sebesar Rp 15,7 miliar. Angka tersebut mengalami penurunan drastis sekitar Rp 59,3 miliar atau setara 80 persen dari nilai awal yang mencapai Rp 75 miliar.
Untuk memenuhi permintaan fee, PT WP melakukan pencairan dana melalui skema kontrak fiktif jasa konsultasi keuangan dengan melibatkan PT NBK, perusahaan milik Abdul Kadim Sahbudin selaku konsultan pajak. Dana sebesar Rp 4 miliar kemudian dicairkan, ditukarkan ke dalam mata uang Dolar Singapura, dan diserahkan secara tunai kepada Agus Syarifudin dan Askob Bahtiar di sejumlah lokasi di wilayah Jabodetabek.
Uang tersebut selanjutnya didistribusikan kepada sejumlah pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak pada Januari 2026. “Uang Rp 4 miliar tersebut yang sudah dalam bentuk mata uang asing kemudian dibagi-bagi,” beber Asep.
Saat proses distribusi berlangsung, tim KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat (9/1/2026) hingga Sabtu (10/1/2026) dan mengamankan delapan orang. Dari operasi tersebut, KPK menyita barang bukti senilai total Rp 6,38 miliar, termasuk uang tunai, Dolar Singapura, dan logam mulia.
“Pada saat kami melakukan penangkapan, dapat juga beberapa bukti dalam hal ini ada logam mulia dan uang lain dari pada terduga, yang kemudian diakui oleh para terduga tersebut diperoleh dari hal yang sama tapi dalam waktu yang beda. Jadi bukan dari PT WP saja, tapi dari wajib pajak yang lainnya,” jelas Asep.
KPK menetapkan lima tersangka, yakni Dwi Budi selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara, Agus Syaifudin, Askob Bahtiar, Abdul Kadim Sahbudin, dan Edy Yulianto. “Berdasarkan kecukupan alat bukti dalam hal ini ada paling tidak ada 2 alat bukti, kami menetapkan 5 orang tersebut,” ujar Asep.
Kelima tersangka kemudian ditahan selama 20 hari pertama terhitung sejak 11 hingga 30 Januari 2026. “Penahanan dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK,” pungkas Asep.
