Panggungpolitik – Situasi keamanan di ibu kota Venezuela, Caracas, mendadak memburuk setelah dentuman keras terdengar bertepatan dengan serangan Amerika Serikat ke Venezuela dan penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, pada Sabtu (3/1/2026). Peristiwa ini langsung menjadi sorotan dunia internasional, termasuk pemerintah Indonesia, yang memastikan keselamatan warga negaranya di negara Amerika Latin tersebut.
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Caracas menyatakan seluruh warga negara Indonesia (WNI) dalam kondisi aman. Berdasarkan data agregat Perwakilan RI, terdapat 50 WNI yang tercatat menetap di Caracas. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Yvonne Mewengkang, menegaskan, “Semua WNI dalam kondisi aman,” sembari menambahkan bahwa pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan situasi di lapangan secara intensif.
Indonesia juga menyampaikan sikap resmi terkait eskalasi konflik yang terjadi. Pemerintah menekankan pentingnya perlindungan terhadap warga sipil dan mendorong penyelesaian konflik secara damai.
“Kepada seluruh pihak terkait untuk mengedepankan penyelesaian secara damai melalui langkah de-eskalasi dan dialog,” ucap Yvonne. Ia turut mengingatkan bahwa penghormatan terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa harus tetap dijunjung tinggi.
Di balik serangan AS ke Venezuela, analis hubungan internasional menilai terdapat kepentingan strategis yang lebih besar. Dosen senior Departemen Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia, Suzie Sudarman, menilai sasaran utama Amerika Serikat adalah sumber daya alam Venezuela.
“Jadi, sekarang adalah era di mana interest in financial power diinterpretasi ulang oleh Trump. Venezuela akan diambil demi minyak dan emasnya, juga ada lithium di situ,” kata Suzie.
Lebih lanjut, Suzie memandang Indonesia berpotensi terdampak dalam skema geopolitik global yang tengah dibangun Washington. “Trump saat ini mendefinisikan kepentingan akan kekuasaan ini dengan pembagian dunia dalam tiga kategori.
Pertama, negara-negara kuat adidaya. Nomor dua adalah negara-negara yang tidak demokratis tapi mempunyai sphere of influence. Nomor tiga adalah negara-negara yang akan dimanipulasi demi terwujudnya tiga kategori kawasan,” ujarnya.
Menurut Suzie, negara dalam kategori ketiga rawan menjadi korban kepentingan global. “Kalau dikategorikan seperti itu, sangat membahayakan bagi Indonesia. Apalagi kita saat ini kurang pandai, kurang siap, dan sebagainya,” tambahnya.
Dinamika regional turut memperlihatkan perpecahan sikap negara-negara Amerika Latin. Brasil, Meksiko, dan Uruguay mengecam langkah AS yang dianggap melanggar hukum internasional. Sebaliknya, Argentina, Paraguay, dan Ekuador justru mengapresiasi penangkapan Maduro. Meski dampak langsungnya belum terasa bagi Indonesia, Suzie menilai pemerintah perlu membangun jejaring pengaman politik dan ekonomi sejak dini. “Harus ada orang yang lihai dan bijak, serta menguasai peta geopolitik dan paham hubungan internasional,” ujarnya.
Dari sisi ekonomi, Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, menilai Indonesia sensitif terhadap fluktuasi harga minyak global. Namun, gejolak akibat Venezuela masih terbatas dalam jangka pendek.
“Bukan hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga tata kelola dan geopolitik global. Indonesia, secara tidak langsung, juga akan terdampak dalam jangka panjang,” ujar Faisal. Ia menambahkan bahwa meskipun produksi minyak Venezuela relatif kecil, cadangan minyak beratnya sangat strategis bagi AS. “Refinery atau kilang di Texas dan Louisiana selama ini bergantung pada pasokan minyak berat dari Amerika Latin, termasuk Venezuela,” kata Faisal.
Dengan potensi penguasaan energi global oleh Amerika Serikat, Indonesia dituntut lebih cermat membaca arah geopolitik dunia agar tidak terjebak sebagai pihak yang dirugikan dalam konflik berkepanjangan.
