Transformasi pengelolaan lalu lintas nasional kini tidak lagi bertumpu pada ukuran kecanggihan perangkat semata, melainkan pada kecepatan negara dalam merespons kebutuhan masyarakat. Di bawah kepemimpinan Kakorlantas Polri, Agus Suryonugroho, pendekatan berbasis teknologi diarahkan untuk mempercepat pelayanan dan meningkatkan keselamatan, terutama menjelang Operasi Ketupat 2026.
Menurutnya, teknologi harus memperpendek waktu respons, bukan menciptakan jarak antara negara dan publik. Prinsip tersebut menjadi landasan pembenahan sistem operasional Korlantas Polri. Negara diharapkan tidak sekadar hadir saat kemacetan atau insiden telah terjadi, tetapi mampu melakukan pencegahan sejak dini melalui pembacaan data yang akurat dan berkelanjutan.
Peran strategis dijalankan melalui Command Center KM 29, yang berfungsi sebagai pusat integrasi informasi lalu lintas nasional. Ribuan kamera pemantau, sistem tilang elektronik (ETLE), laporan patroli, serta sensor volume kendaraan terhubung dalam satu platform pemantauan real-time. Ketika terjadi peningkatan arus di ruas tertentu, sistem segera menganalisis pola pergerakan dan memberikan rekomendasi rekayasa lalu lintas, seperti contraflow atau pengalihan jalur, sebelum kepadatan berkembang menjadi gangguan besar.
Pendekatan berbasis data ini menunjukkan dampak konkret. Dalam pelaksanaan Operasi Keselamatan 2026, angka kecelakaan dilaporkan menurun signifikan, termasuk penurunan fatalitas. Data resmi yang dipublikasikan melalui kanal Korlantas Polri memperlihatkan bahwa respons cepat yang didukung analisis digital berkontribusi langsung terhadap keselamatan pengguna jalan. Artinya, kecepatan informasi berbanding lurus dengan efektivitas perlindungan.
Inovasi lain terlihat melalui pemanfaatan ETLE Drone Patrol Presisi. Teknologi pengawasan udara ini memungkinkan pemantauan titik rawan kemacetan maupun pelanggaran secara lebih luas dan objektif. Informasi yang dikirimkan drone ke pusat kendali mempercepat proses pengambilan keputusan dalam hitungan menit. Sistem ini tidak menggantikan peran petugas, melainkan memperluas jangkauan pengawasan dan meningkatkan akurasi tindakan di lapangan.
Kunjungan pengamat publik Rocky Gerung ke Command Center KM 29 pada akhir 2025 turut menyoroti pentingnya kecepatan informasi dalam mencegah bottleneck dan risiko kecelakaan. Pandangan tersebut memperkuat pemahaman bahwa transformasi digital bukan sekadar modernisasi perangkat, melainkan strategi pencegahan berbasis analitik.
Dari sisi nasional, data kecelakaan lalu lintas menunjukkan tren penurunan dalam dua tahun terakhir, meskipun mobilitas masyarakat terus meningkat. Proyeksi pergerakan mudik 2026 yang diperkirakan mencapai lebih dari 140 juta orang menjadi tantangan tersendiri. Tanpa sistem pemantauan real-time dan koordinasi lintas instansi yang solid, lonjakan volume kendaraan berpotensi meningkatkan risiko kepadatan dan kecelakaan.
Apresiasi juga datang dari anggota Komisi III DPR RI, Machfud Arifin, yang menilai pemanfaatan teknologi digital oleh Korlantas sebagai langkah konkret dalam memperkuat keselamatan dan transparansi penegakan hukum.
Menjelang Operasi Ketupat 2026, kesiapan sistem digital dan personel menjadi prioritas utama. Integrasi data, peningkatan kapasitas analisis, serta koordinasi antarinstansi dirancang untuk memastikan respons yang cepat dan terukur. Dalam konteks ini, teknologi menemukan makna strategisnya: sebagai instrumen pelayanan publik yang mempercepat perlindungan.
Ketika kemacetan dapat dicegah lebih awal, risiko kecelakaan ditekan sebelum membesar, dan informasi tersampaikan tepat waktu kepada masyarakat, maka kehadiran negara tidak lagi bersifat reaktif, melainkan preventif dan presisi.
