Sebelum bergerak menuju Kantor Gubernur, massa lebih dahulu menyampaikan aspirasi di Gedung DPRD Kalimantan Timur. Mereka mempersoalkan pengadaan mobil dinas mewah senilai Rp8,5 miliar serta renovasi rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur yang disebut mencapai Rp25 miliar. Dua isu itu menjadi simbol protes terhadap apa yang dianggap sebagai gaya hidup elite di tengah berbagai persoalan publik.
Aksi dimulai sejak pagi, Selasa (21/4/2026), dengan titik kumpul di Masjid Baitul Muttaqiren Islamic Center. Ratusan peserta kemudian bergerak konvoi menuju pusat pemerintahan sambil membawa spanduk, bendera organisasi, dan menyuarakan tuntutan melalui orasi bergantian. Unjuk rasa pada awalnya berlangsung kondusif dan menjadi ruang penyampaian kritik terhadap kebijakan pemerintah provinsi.
Dalam aksi tersebut, massa membawa tiga tuntutan utama. Pertama, mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Kedua, meminta penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ketiga, mendesak DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
Sorotan paling kuat tertuju pada anggaran rumah jabatan yang mencapai Rp25 miliar, termasuk pengadaan fasilitas seperti akuarium laut dan alat kebugaran. Polemik pembelian mobil dinas jenis Range Rover seharga Rp8,5 miliar juga kembali mencuat dan menjadi pemicu kemarahan demonstran.
Situasi mulai memanas menjelang petang ketika tuntutan massa tidak direspons langsung oleh gubernur maupun wakil gubernur. Setelah sekitar enam jam bertahan di depan kantor gubernur tanpa audiensi, ketegangan meningkat saat aparat meminta massa mundur dari area aksi.
Kericuhan pecah sekitar pukul 18.00 WITA setelah sebagian peserta aksi melempar botol dan air minum ke arah petugas. Massa juga sempat membakar kardus di sekitar lokasi. Bentrokan antara aparat dan demonstran berlangsung hingga malam sebelum situasi berangsur terkendali.
Kapolda Kalimantan Timur, Endar Priantoro, menyatakan penanganan aksi tetap berada dalam koridor prosedur. “Terima kasih seluruh lapisan masyarakat, mahasiswa, dan peserta unjuk rasa. Hari ini pelaksanaan unjuk rasa bisa berjalan dengan damai, tertib, dan aspirasi juga sudah disampaikan,” ujarnya.
Ia menegaskan pengamanan dilakukan sesuai standar operasional dan kondisi lapangan tetap dapat dikendalikan. “Secara umum pelaksanaan unjuk rasa berjalan dengan baik. Apa yang kita lakukan sudah sesuai standar operasi, dan semuanya bisa terkendali, aman. Tidak ada yang luka, tidak ada yang sakit,” katanya.
Meski demikian, beberapa peserta aksi diamankan dan masih menjalani pemeriksaan. Endar menyebut pendekatan hukum akan mempertimbangkan tingkat pelanggaran yang dilakukan peserta aksi. “Ada beberapa yang diamankan, tapi masih dalam tahap pemeriksaan. Pendekatan hukum represif akan kita lihat, tergantung tingkat kesalahannya. Jika tidak fatal, bisa menjadi pembinaan,” ujarnya.
Di tengah situasi yang memanas, sorotan juga tertuju pada Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud yang memilih tidak menemui demonstran. Berdasarkan pantauan di lokasi, gubernur meninggalkan kantor sekitar pukul 21.10 WITA dengan pengawalan ketat menuju rumah jabatan tanpa memberikan keterangan kepada media.
Ketidakhadiran gubernur untuk berdialog langsung dengan massa memunculkan kritik baru terkait keterbukaan pemerintah terhadap aspirasi publik. Kapolda Endar mengonfirmasi gubernur dan wakil gubernur sebenarnya berada di dalam gedung saat aksi berlangsung, namun tidak menerima audiensi. “Gubernur ada tadi di kantor, tapi memang tidak menerima mereka untuk audiensi,” ujar Endar.
Demonstrasi ini bukan sekadar mempersoalkan anggaran, melainkan juga menjadi penanda menguatnya tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan sensitivitas pemerintah daerah terhadap aspirasi masyarakat. Di tengah eskalasi protes, publik kini menanti langkah konkret pemerintah menjawab kritik yang mengemuka.
